Lebih Jauh tentang Comanditer Venonscaft (CV)


LEGAL Opinion

Badan Usaha Persekutuan

“ Lebih Jauh Tentang CV

(Commanditaire Vennotschaap ) ”

Perusahaan / Badan Usaha Persekutuan / Partnership

Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah Firma dan Persekutuan Komanditer alias CV. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

Firma

Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya.

Ciri dan Sifat Firma :

- Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.[1]

- Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin.[2]

- Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.

- keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup

- seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma

- pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian[3]

- mudah memperoleh kredit usaha.

Persekutuan Komanditer / CV / Commanditaire Vennotschaap

CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif.

Ciri dan Sifat CV :

- sulit untuk menarik modal yang telah disetor[4]

- modal besar karena didirikan banyak pihak

- mudah mendapatkan kredit pinjaman[5]

- ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan

- relatif mudah untuk didirikan. ( persyaratannya ada di bawah )

- kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu

Catatan Lovetya ;

Sebenarnya tujuan dari perlu engga – nya bikin Badan usaha adalah agar suatu usaha memiliki wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri. Sebenarnya kalau tanpa badan usaha sudah dapat bergerak usahanya, ga apa – apa. Tapi karena disini  ( terdiri dari beberapa orang ) mau melakukan suatu jenis usaha, yaitu sebut aja contohnya “ pengadaan barang”, perlu suatu sarana malakukan kerjasama, selain itu biasanya juga diisyaratkan apabila akan menjalin kerjasama dengan suatu instansi pemerintah atau pihak lain adanya pembentukan suatu badan usaha. Contohnya : untuk pengadaan barang di kantor – kantor atau istansi pemerintah dengan nilai s/d Rp. 200jt harus menggunakan CV atau PT dengan klasifikasi kecil. Karena disini ada kerjasama ( partnership ) dengan beberapa orang lain, sebaiknya memang memilih CV

Karena yang diperluin itu CV, jadi aku bahas lebih jauh tentang CV disini … ^^v

Comanditaire Venootschap

CV atau Comanditaire Venootschap adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena, berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal dasar sebesar Rp. 50jt dan harus di setor ke kas Perseroan minimal 25%nya, untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dll dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai.

Apakah bedanya CV dengan PT?

Perbedaan yang mendasar antara PT dan CV adalah, PT merupakan Badan Hukum, yang dipersamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya. Jadi, PT dapat bertindak keluar baik di dalam maupun di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan orang, serta dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Sedangkan CV, dia merupakan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum, dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV.

Karakteristik CV yang tidak dimiliki Badan Usaha lainnya adalah:

CV didirikan minimal oleh dua orang, dimana salah satunya akan bertindak selaku Persero Aktif (persero pengurus) yang nantinya akan bergelar Direktur, sedangkan yang lain akan bertindak selaku Persero Komanditer (Persero diam).

Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas Perseroan; dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian maka Persero Aktif akan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk Persero Komanditer, karena dia hanya bertindak selaku sleeping partner, maka dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.

Perbedaan lain yang cukup penting antara PT dengan CV adalah, dalam melakukan penyetoran modal pendirian CV, di dalam anggaran dasar tidak disebutkan pembagiannya seperti halnya PT. Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah. Semua itu karena memang tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dengan kekayaan para perseronya.

BAGAIMANA CARA MENDIRIKAN CV?

CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Walaupun dewasa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris.[6]

Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor Notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperukan adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Namun demikian, dengan tidak didahuluinya dengan pengecekan nama CV, menyebabkan nama CV sering sama antara satu dengan yang lainnya.


Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah adanya persiapan mengenai:
1. Calon nama yang akan digunakan oleh CV tersebut

2. tempat kedudukan dari CV[7]

3. Siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam.

4. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya).[8]

Untuk menyatakan telah berdirinya suatu CV, sebenarnya cukup hanya dengan akta Notaris tersebut, namun untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV tersebut di daftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan.

Apakah itu akta, SKDP, NPWP dan pendaftaran pengadilan saja sudah cukup?

Sebenarnya semua itu tergantung pada kebutuhannya. Dalam menjalankan suatu usaha yang tidak memerlukan tender pada instansi pemerintahan, dan hanya digunakan sebagai wadah berusaha, maka dengan surat-surat tersebut saja sudah cukup untuk pendirian suatu CV. Namun, apabila menginginkan ijin yang lebih lengkap dan akan digunakan untuk keperluan tender, biasanya dilengkapi dengan surat-surat lainnya yaitu:

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)[9]
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV)
4. Keanggotaan pada KADIN Jakarta.[10]

Pengurusan ijin-ijin tersebut dapat dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV dimaksud, dengan melampirkan berkas tambahan berupa:


1. Copy kartu keluarga Persero Pengurus (Direktur) CV

2. Copy NPWP Persero Pengurus (Direktur) CV

3. Copy bukti pemilikan atau penggunaan tempat usaha, dimana ;

a. apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan copy sertifikat dan copy bukti
pelunasan PBB th terakhir

b. apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya
perjanjian sewa menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa
(Pph) oleh pemilik tempat.

sebagai catatan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, untuk wilayah Jakarta, yang
dapat digunakan sebagai tempat usaha hanyalah Rumah toko, pasar atau perkantoran.
Namun ada daerah-daerah tertentu yang dapat digunakan sebagai tempat usaha yang
tidak membayakan lingkungan, asalkan mendapat persetujuan dari RT/RW setempat

4. Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah

Jangka waktu pengurusan semua ijin-ijin tersebut dari pendirian sampai dengan selesai lebih kurang selama 2 bulan.

Untuk yang lebih singkatnya ;

PERSEROAN COMANDITER (CV)

Syarat :
1. Fotocopy KTP para pendiri
2. Fotocopy KK penanggungjawab
3. Fotocopy PBB/ Surat Kontrak-mengontrak
Dokumen – Dokumennya :
1. Akte Notaris
2 . Domisili
3. NPWP
4. Pengesahan Pengadilan
5. SIUP
6. TDP
Biaya Proses  biasanya sekitar : Rp. 2.000.000. – Rp. 3.500.000, tergantung notarisnya kasih harga.

· Untuk pembagian keuntungan ( dan hal – hal krusial lainnya )sebaiknya dibuat dengan pejanjian dibawah tangan sebelumnya, jaga – jaga kalau nanti terjadi masalah terkait dengan hal tersebut ^^. Bukan karena tidak percaya pada partner, tapi apabila terjadi masalah nanti tidak begitu rumit dan hubungan tetap terjaga ( kata dosenku c ^^ huahaahahaha… ), seperti kataku diatas tadi


 

[1] .Disini dalam firma dan CV, sama – sama apabila adanya wanprestasi ato terjadinya hutang tak terbayar, wajib melunasi dengan harta pribadi, bedanya pada FIRMA semua pemiliknya melunasi dengan harta pribadi, kalau di CV kewajiban melunasi dengan harta pribadi hanya terbatas pada Persero Aktif, atau Direkturnya, sebagai pemegang badan usaha dan yang mengurusi keluar perusahaan.

[2] Menurut KUHD pasal 16, klo Firma harus pake satu nama bersama ( bisa juga salah satu pendirinya ), dan biasanya apabila salah satu anggota meninggal, otomatis Firma itu dibubarkan. CV namanya terserah, tergantung kesepakatan para pendirinya.

[3] Berbeda dengan CV yang perlu akta pendirian.

[4] Disini aku benar – benar menyarankan untuk; persenan pembagian keuntungan; tugas masing – masing pihak dan sejauh mana intervensinya; penanaman modal dan penarikan modal ( supaya nantinya modal engga ditarik sewaktu – waktu, yang berakibat intervensi pada usaha yang dijalankan); ( yang lain – lain masih mikir ^^), merupakan factor krusial pada unit usaha CV, dan untuk ini sebaiknya dibuat perjanjian di bawah tangan ya….

[5] Jelas aja, kan disini bank ( ato lembaga pekreditan lainnya ) apabila terjadi wanprestasi bisa dengan mudah  menarik harta pribadi.

[6] Diatur dalam Pasal 22 KUHD, perseroan harus didirikan dengan akta otentik,akan tetapi ketiadaan akta tidak boleh dipergunakan untuk merugikan pihak ke tiga, karena apabila tidak ada akta maka sulit dibuktikan kepada pihak ke tiga bahwa telah didirikan CV. Juga sulit menentukan siapa yang betindak keluar sebagai Sebagai Direktur dan bertanggung jawab sampai harta pribadi, dan siapa yang hanya sebagai sleeping patner ( pasif ). Selain itu Untuk mengadakan kerjasama juga diperlukan adanya akta CV.

[7] Untuk Domisili, di Jakarta tidak boleh tempat tinggal, tapi buat dimalang sepertinya masih boleh kok.

[8] Disini CV juga boleh melakukan lebih dari satu bidang usaha ^^

[9] Untuk hal – hal yang seperti ini bisa ditanyain ke notarisnya, ato ditanyain ke aku juga bisa

[10] Untuk yang KADIN itu baru dilengkapi untuk mengajukan tender2 kepada pemerintah n tender yang besar – besar gtu.

HUKUM PAJAK ~ Pajak Penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)


PAJAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

  • Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
  • Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
  • Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Ciri pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

  1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
  2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
  3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
  4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
  5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulative)

Pajak Penghasilan

Peraturan perundang – undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 1994. UU Pajak Penghasilan ini dilandasi dengan Fasafah Pancasila dan UUD 1945 yang didalamnya terdapat ketentuanyang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajibanperpajakan sebagai kewajiban kenegaraaan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Subjek Pajak

Dalam pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1994 disebutkan secara jelas tentang Subyek Pajak :

Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

Subjek Pajak dalam negeri adalah:

  • orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;
  • orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
  • orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  • warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
  • badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu:

  1. dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  2. dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD; dan
  3. penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Subjek Pajak luar negeri adalah:

  • orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
  • orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
  • badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
  • orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
  • orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
  • badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,yang yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

bentuk usaha tetap/ BUT (permanent establishment) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

  1. tempat kedudukan manajemen;
  2. cabang perusahaan;
  3. kantor perwakilan;
  4. gedung kantor;
  5. pabrik;
  6. bengkel;
  7. pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
  8. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  9. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  10. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
  11. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  12. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

UU Pajak Penghasilan menganut resident principle untuk Wajib Pajak dalam negeri dan source principle untuk Wajib Pajak luar negeri, yang terlihat dari perlakuan pajaknya, yakni sebagai berikut:

Wajib Pajak dalam negeri:

  1. dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia;
  2. berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum;
  3. wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT:

pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri, namun terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

Wajib Pajak luar negeri non-BUT:

  1. dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
  2. berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan;
  3. tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

 

Yang bukan Subjek Pajak

Dalam Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 1994 dijelaskan tentang pengecualian yang menjadi Subyek Pajak yaitu :

  • Badan perwakilan negara asing.
  • Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
    • bukan warga negara Indonesia; dan
    • di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
    • negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  • Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
    • Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
    • tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
  • Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
    • bukan warga negara Indonesia; dan
    • tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

 

Objek Pajak

Dalam pasal 4 UU Nomor 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan tentang Objek Pajak :

Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, meliputi antara lain:

  • imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, seperti : gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
  • hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
  • laba usaha.
  • keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, seperti:
    • keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    • keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
    • keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
    • keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  • penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  • bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  • dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  • royalti.
  • sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  • penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  • keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  • keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  • selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  • premi asuransi.
  • iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  • tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Dilihat dari sumber mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

  1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
  2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
  3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
  4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Karena Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas (global income tax), maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

KOMENTAR PENULIS

 

Di dalam artikel terdapat pengenaan pajak diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN), sehingga akan besar kemungkinannya terjadi penggelembungan Harga Penawaran SPN. Dalam hal ini pengenaan pajak Diskonto atas SPN termasuk dan tertera dalam Pasal 4 UU pajak Penghasilan Tentang Objek pajak ayat 1 huruf f, yaitu :

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

            Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi di jual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya dalam hal ini adalah pengenaan pajak diskonto SPN. Premium tersebut merupakan penghasilan penerbit Obligasi dan diskonto merupakan penghasilan pembeli obligasi.

Sehingga pengenaan Pajak diskonto SPN sama saja dengan pemerintah mebebankan pajak pada dirinya sendiri.  

Pajak bumi dan bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP . Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 milyar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 milyar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

KOMENTAR

 

Karena pada dasarnya Pajak dikenakan oleh Negara adalah untuk Rakyat maka sudah suatu keharusan bahwa pajak tidaklah boleh membebani rakyat

Menurut Adam Smith, prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalh keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga Negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat secara proposional sesuai dengan kemampuan masing – masing, yaitu dengan cara membadingkan apa yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari Negara

Masalah yang muncul kemudian adalh keadilan bagi siapa dan terhadap apa.

Dikemukakan oleh Jhon F. Due, bahwa pada hakikatnya masalah keadilan dalam perpajakan adalah masalah pertimbangan nilai (value judgement) dan tidaklah mungkin untuk melakukan pendekatanilmiah guna merumuskan konsep keadilan tersebut.Ukuran keadilan dalam perpajakan semata – mata oleh pandangan atau konsessus yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri, sehingga kecenderungan untuk memberikan keabsahan ilmia (scientific validity) terhadap ukuran keadilan merupakan hal yang diragukan.

System perpajakan yang adil ialah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama dan memberikan perlakuan yang berbeda – beda terhadap orang atau badan yang berada dalam keadaan ekonomi yang berbeda – beda.

Jalan menuju keadilan dalam pepajakan dimulai dari menentukan objeknya serta ukuran yang jelasn mengenai apa yang disebut sebagai kemampuan membayar pajak. Dalam hal ini warga di Klaten berkurang kemampuannya dalam memenuhi tkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan akibat sehingga seharusnya pemerintah menghapus PBB bagi korban Gempa meski berimbas nantinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Asas – asas umum perlindungan lingkungan


Bahas tentang Lingkungan, sekarang di Belanda menggunakan asas – asas umum perlindungan Lingkungan ( General Principle of Environtmental Policy )   di dalamnya terdapat pengaturan – pengaturan bagaimana pemerintah Belanda menjaga lingkungannya :

  1. Penanggulangan pada sumbernya.

Seperti yang seharusnya kan… ‘ lebih baik mencegah dari pada mengobati ‘, masa iya ada orang mau sakit ( yah… kecuali klo lagi stress, patah hati atau terlibat hutang ihihihihi….. ), mengutip dari buku yang pernah aku baca, sekarang bukan jamannya lagi ‘ pengalaman adalah guru paling berharga ‘ tetapi bisa jadi ‘ pengalaman orang lain bisa jadi lebih berharga ‘, karena point plusnya adalah kita tidak perlu bersusah – susah payah lagi merasakan penderitaan ( klo kenikmatannya c gapapa y khan … ^^ ) yang dulunya di alami oleh mereka untuk memperoleh pengalaman nya itu.

Tentu aja ini berlaku pula untuk lingkungan, misalnya aja, kita tau kalo penebangan hutan bisa memyebabkan banjir ( kurasa untuk para penebang liar itu, kayaknya waktu pelajaran IPA tentang akibat penebangan hutan, lagi tidur, or bolos kali y.. ), n contoh lainnya membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir,  tapi masih ada aja orang yang tega mengotori lingkungannya sendiri, padahal pada akhirnya nanti mereka juga yang akan merasakan akibatnya, sebenernya apa susah ya buat mendisiplinkan mulai dari diri kita sendiri, demi hal – hal yang lebih besar.

Indonesia harus mulai belajar kepada Negara – Negara yang lainnya yang sudah menyadari betapa penting menjaga lingkuhan hidup kita, agar nanti nya perusakan lingkungan tidak terus menerus terjadi dan merugikan diri kita sendiri. Di Jepang, jalan raya mereka di usahakan untuk tidak menanjak dan diusahakan lurus, karena mereka menyadari bahwa dengan mengendarai kendaraan bermotor melewati jalan menanjak, harus menegeluarkan energi lebih besar, yang berarti menambah pengeluaran  bensin, lalu tentu saja menambah poluttan, selain itu mobil yang pemakaiaannya udah melewati 5 tahun sudah tidak terpakai lagi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, Negara sebesar Jepang mengetahui untuk menanggulangi penyebab perusakan Lingkungan dari sumbernya ( hehehehe… g seperti Indonesia yang aku cintai, dijalan masih aja terlihat mobil yang umurnya puluhan tahun n asapnya udah kayak pabrik diesel ).

  1. Menggunakan sarana yang praktis/teknik yang terbaik.

Kalo menggunakan sarana yang praktis itu, bisa diumpamakan seperti mempunyai PDA, ato Laptop teknologi tinggi, kalau dalam hitungan Negara berarti menggunakan teknologi yang tinggi ( yang udah pasti Indonesia masih belum mampu karena Indonesia mempunyai banyak Hutang ^^ ).

So Indonesia harus memakai teknik yang terbaik, yaitu membuat sendiri teknik pencegahan dan pengolahan limbah yang terbaik, yakin aja, banyak mahasiswa teknik yang udah punya teknologi seperti ini, Cuma sayangnya tidak ada pendukungnya ( terutama y dana riset dan pengembangan ( R & D ” Research and Development ), kalo di Negara Amerika mereka mau manghabiskan banyak dana untuk di bagian riset lhoo… seperti yang di film Dr. Dolittle.

  1. Prinsip Pencemar Membayar , P3 ( Polluter Pays Principle )

Sebenernya lucu juga, prisip ini banyak diartikan lain oleh banyak orang, bagaimana dengan anda, apa yang anda pikirkan pertama kali melihat prinsip diatas, mungkin berpikiran bahwa yang dimaksud oleh prinsip ini adalah bahwa pencemar harus membayar kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya. Tetapi pada dasarnya bukan itu, disini para pelaku usaha yang nantinya usahanya akan menghasilkan limbah dan menyebabkan pencemaran, harus mencegah terjadinya pencemaran dan menegeluarkan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk mencegah pencemaran tersebut terjadi, jadi bukan membiarkan pencemaran itu terjadi lebih dahulu lalu baru pencemar membayar ( jadi kalo pencemar itu mempunyai kekuasaan dan duit banyak sama aja boong kan, dunia tetap aja akan tercemar ).

  1. Prinsip Cegat Tangkal

Apabila ada pencemaran maka harus segera dilokalisir , agar tidak meluas kedaerah – daerah yang lainya.

  1. Prinsip Perbedaan Regional

Tiap wilayah ( klo di Indonesia, Provinsi ) harus memiliki wilayah tertentu untuk ditempati yang tertentu juga. Kalau di Indonesia dinamakan, Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, dan tentu aja peraturan itu harus ditaati ( Kalau peraturan ada untuk dilanggar ya ga usah punya peraturan aja sekalian ya khan… ). Dalam wilayah – wilayah tersebut harus ada perbedaan dan pembagian yang jelas, karena kalau tidak ya bisa terjadi bencana alam yang kecil – kecil dulu, n lalu yang besar – besar menyusul, misalnya wilayah penghijauaan dan pendidikan ditempati oleh bisnis center dan mell – mall,  ya tentu aja bisa terjadi banjir khan…

  1. Beban Pembuktian Terbalik

Yaitu apabila terjadi pencemaaran maka pihak yang mencemari itulah yang harus membuktikan apakah dia menncemarii lingkungan atau tidak, sehingga disini yang terjadi adalah bukan korban yang terkena pencemaranlah yang membuktikan. Di Indonesia yang membuktikan adalah korbaan pencemarannya , padahal biasanya yang menjadi korban pencemaran adalah mereka yang posisinya lebih lemah. Sehinnga disini terjadi ketimpangan.