FILSAFAT HUKUM Resume Buku FILSAFAT DAN TEORI HUKUM POST MODERN ( Dr. Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M )


Tugas Mata Kuliah

FILSAFAT HUKUM

 

Resume Buku FILSAFAT DAN TEORI HUKUM POST MODERN ( Dr. Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M )

Guna Memenuhi Tugas Terstruktur I

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh :

LOVETYA

 

Universitas Brawijaya

Fakultas Hukum

Malang

2008

 

 

 

BAB I

Dunia Hukum Sedang Bergejolak

 

                Dunia akan kacau seandainya hukum tidak ada, tidak berfungsi atau kurang berfungsi. Ini adalah suatu kebenaran yang telah terbukti dan diakui bahkan sebelum manusia mengenal peradaban sekalipun. Mengapa masyarakat Amerika Serikat sampai membenarkan pengiriman putra-putra bangsanya untuk bergerilya dan mempertaruhkan nyawanya di hutan tropis dan rawa – rawa dalarn Perang Vietnam pada awal dekade 1960-an? Mengapa kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana? Dan yang lebih penting lagi, mengapa semua masalah tersebut dan luluh lantak seperti itu terjadi pada abad ke-20 ini, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi sedang mengkiaim dirinya berada di puncak kemajuannya di atas menara gading itu? Semua ini memperlihatkan.dengan jelas betapa ilmu hukum dan ilmu sosial serta ilmu budaya sudah gagal dan lumpuh sehingga sudah tidak dapat menjalankan fungsinya lagi sebagai pelindung dan pemanfaat terhadap peradaban dan eksistensi manusia di bumi ini.

                Karena itu, dalam bidang ilmu nonsains, bahkan juga kemudian dalam ilmu sains itu sendiri, terdapat gejolak – gejolak dalam bentuk pembangkangan, yang semakin lama tensinya semakin tinggi. Gejolak tersebut yang kemudian mengkristal menjadi protes yand akhirnya melahirkan aliran baru dengan cara pandang baru terhadap dunia, manusia, dan masyarakat dbngan berbagai atributnya itu. Karena sains juga mempunyai watak “anarkis”, maka pada awal mulanya setiap pembangkangan dianggap sebagai konsekuensi dari perkembangan sains sehingga pembangkangan tersebut dianggap wajar-wajar saja.

 

Science is an essentially anarchistic enterprise: Theoretical anarchism is more humanitarian and more likely to encourage progress than its law-and-order alternatives (Paul Feyerabend, 1982: 17).

 

                Bagi para penganut ajaran postmodem, “perbedaan” merupakan inti dari segala kebenaran. Karena itu, mereka tidak mempercayai kepada hal-hal yang universal, harmonis, konsisten, dan transendental. Tidak ada musyawarah-musyawarahan dalarn mencari kebenaran dan menghadapi realitas. Yang ada hanyalah perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan tersebut harus selalu dihormati.

                Aliran postmodern ini masuk pula ke dalam bidang hukum, yang bersama-sama dengan paham terakhir di bidang hukum, saat itu, yaitu paham realisme hukum serta bersama pula dengan paham kritis radikal seperti aliran Frankfurt di Eropa, mereka bersama-sama mempolakan suatu aliran baru dalam bidang hukum, yang tentu saja radikal, yaitu yang disebut dengan aliran hukurn kritis (critical legal studies). Seorang pelopor utama dari aliran critical legal studies, yaitu Roberto Mangabeira Unger menyatakan bahwa:

 

the critical legal studies movement has undermined the central ideas of modem legal though and put another conception of law in their place

(Roberto Mangabeira Unger, 1986: 1).

 

                Dalam berbagai bidang ilmu terdapat berbagai variasi terhadap visi dan perkembangan aliran terakhirnya di abad kedua puluh itu. Ada yang secara langsung melawan paham sebelumnya berupa paham positivisme yang sangat dipengaruhi oleh pola pikir ilmiah – rasional berdasarkan ilmu dan teknologi. Aliran-aliran hukum yang sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dengan cara berpikir dengan menggunakan rasio yang abstrak-silogisme sebagaimana yang dilakukan paharn positivisme dari Agust Gornte, ajaran hukum. murni dan grundnorm dari Hans Kelsen dari Jerman, ataulbun ajaran hukum alam, bahkan ajaran-ajaran seperti dari Durkheirn, Von Jhering, Max Weber, dan Gustav Radbruch sebelumnya sudah dilabrak habis oleh aliran realisme hukum pada, sekitar dekade 1930-an. Jadi, tidak benar jika ilmu hukum selalu bersifat konservatif dan cenderung mempertahankan status quo sebagaimana yang dituding oleh banyak orang.

                Aliran realisme hukum ini melakukan pembangkangan terhadap teori dan konsep hukum yang ada dengan mengajukan banyak pertanyaan penting terhadap hukum. Hanya saja, eksistensi kehidupan aliran. realisme hukum tersebut kemuthan memang dalarn keadaan megap-megap dan dunia hukum menjadi semakin redup setelah meninggalnya para pelopor dari aliran realisme hukum itu, terutama dengan meninggalnya Karl Llewellyn, Joreme Frank, dan Felix Cohen.

                Akan tetapi, kemudian dunia hukum kembali bersinar lagi, terutama dengan munculnya aliran baru pada akhir abad ke~20 yang disebut dengan critical legal studies.

                Aliran critical legal studies merupakah suatu aliran yang bersikap anti – liberal, antiobiektivisme, antiformalisme, dan antikemapanan dalam teori dan filsafat hukum, yang dengan dipengaruhi oleh pola pikir postmodem, neomarxism, dan realisme hukum, secara radikal mendobrak paham hukum yang sudah ada sebelumnya, yang menggugat kenetralan dan keobjektifan peran dari hukum, hakim, dan penegak hukum lainnya terutama dalam hal keberpihakan hukum dan penegak hukum terhadap golongan yang kuat/mayoritas/berkuasa/kaya dalam rangka mempertahankan hegemoninya, atau keberpihakan hukum terhadap politik dan ideologi tertentu, di mana aliran critical legal studies ini dengan menolak unsur kebenaran objektif dari ilmu pengetahuan hukum, dan menolak-pula kepercayaan terhadap unsur keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang objektif, mereka mengubah haluan hukurn untuk kernudian digunakan sebagai alat untuk menciptakan emansipasi dalam dunia politik, ekonomi, dan sosial budaya.

                Modernisme mengakibatkan militerisme. Karena unsur religius dan moral tidak berdaya, manusia cenderung menggunakan kekuatan kekuasaan sehingga perang crengan senjata canggih, kekerasan, ataupun militerisme tidak terelakan. Meskipun penggunaan agama secara fundamentalis juga dapat mengakibatkan hat yang sama afas nama perjuangan menegakkan agama secara kaku.

 

Sebagai konsekuensi penggunaan kekuasaan secara koersif, maka timbullah kembali paham tribalisme, yang hanya mementingkan suku atau kelompoknya sendri.

(I. Bambang Sugiharto, 1996:30).

 

                Perkembangan dunia modern yang sarat dengan ilmu dan teknologi dan dengan cara berpikir yang sekuler dan kapital – liberalisme, ternyata telah membawa petaka berupa kehancuran planet bumi sekaligus merupakan ancaman terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Karena itu, di mana-mana dewasa ini semangat menyelesaikan segala persoalan manusia dengan mengikutsertakan pertimbangan spiritual sudah mulai bergema lagi. Faktor agama yang suclah lama tidur lelap karena dipandang hanya sebagai candu yang meninabobokan masyarakat, diundang untuk turun tangan kembali. Jika pada masa-masa lalu ternyata agama dapat bersikap aktif dan komunikatif, dengan adaptasi-adaptasi tertentu, diharapkan tentunya agama tersebut dapat memainkan perannya kembali.

 

Relativisme

                Merupakan suatu paham yang mengajarkan bahwa semua putusan terhadap nilai bersifat relatif terhadap perspektif dan tujuan yang terbatas. Jadi, tidak ada tempat berpijak yang secara objektif menentukan bahwa sesuatu itu secara normatif benar atau tidak.sekarang zaman postmodern telah datang, yang akan menjungkirbalikkan hampir semua asumsi dan pola pikir zaman modern yang terkesan congkak (arogan) tersebut.

                Postmodern merupakan penolakan yang radikal terhadap pernikiran modern. Sebagaimana diketahui bahwa paham falsafah modern ini dibentuk oleh Immanuel Kant, Rene Descartes, dan David Hume. Meskipun harus diakui bahwa pemikiran pada era modern tersebut telah juga melakukan lompatan-lompatan, terutama dengan berkembangnya secara pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menggantikan konsep pramode prailmiah yang sangat menekankan pada kepercayaan, mitos, takhayul, cerita-cerita primitif, dan hal-hal yang tidak logis lainnya.         

 

BAB II
Sketsa Post Modern : Porak – Porandanya Pengetahuan

 

                Istilah “postmodern” sekarang sangat sering digunakan, tetapi lebih sering lagi disalahgunakan. Sangat sulit mendefinisikan postmodern dalam satu atau dua kalimat saja karena postmodern pada hakikatnya berisikan aneka ragam, saling berserakan, dan sering kali isinya saling bertolak belakang, bahkan terkesan seperti “kapal pecah” sehingga suatu definisi untuk itu memang tidak dibutuhkan. Itulah dia watak postmodem, suatu ungkapan sangat populer, tetapi tanpa definisi yang jelas.

                Di samping itu, bagi kaum postmodem, “perbedaan” merupakan inti dari segala kebenaran. Karena itu, mereka’tidak mempercayai pada hal-hal yang universal, harmonis, dan konsisten. Tidak ada musyawarah musyawarahan dalarn mencari kebenaran dan menghadapi realitas. Yang ada hanyalah perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan tersebut harus selalu dihormati.

                Kaum postmodern percaya bahwa tidak ada suatu yang transenden dalam realitas. Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan sudah mati. Menurut paharn postmodem, realitas yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda – beda oleh pihak yang berbeda – beda. Karena itu, tidak mengherankan jika Jacques Derrida, seorang pelopor aliran postmodem, mengajak manusia untuk berhenti mencari kebenaran (sebagaimana yang dilakukan oleh kaurn pencerahan), bahkan seyogianya kita membuang pengertian kebenaran tersebut. Tidak ada kebenaran yang absolut, universal, dan permanen. Yang ada hanyalah kebenaran menurut suatu komunitas tertentu saja. Yang diperlukan bukanlah usaha mencari kebenaran, melainkan yang diperlukan adalah percakapan dan penafsiran yang terus – menerus terhadap suatu realitas, tanpa perlu memikirkan suatu kebenaran yang objektif.

                Paham postmodem juga menolak teori korespondensi, yang menyatakan bahwa suatu kebenaran baru ada jika adanya hubungan yang selaras antara. statement yang diucapkan dan realitas/fakta. Menurut teori korespondensi:

 

Jika Anda berkata ada sebuah roti apel di lemari es, saya perlu melihat ke dalam lemari es itu untuk membuktikan apakah perkataan Anda benar.

(Stanley J. Gren-i, 2001: 69).

 

                Oleh kaum realis, teori korespondensi ini dianggap berlaku universal dimana-mana. Menurut kaum realis, pikiran manusia, dapat mengetahui suatu realitas secara, utuh sehingga. dunia dapat digambarkan secara. utuh, lengkap, dan tepat termasuk menggambarkan rahasia alam semesta, melalui ilmu pengetahuan. Dan kesemuanya itu dapat digambarkan dengan suatu bahasa. yang tepat. Dengan demikian, menurut kaurn postmodem, bahasa. berfungsi sebagai permainan catur, yang memiliki aturan bagaimana seharusnya, suatu pion digerakkan. Jacli, bahasa. ticlak dapat begitu saja clihubungkan dengan suatu realitas karena bahasa ticlak menggambarkan realitas secara tepat clan objektif, tetapi bahasa hanya menggambarkan dunia. dengah berbagai cara. bergantung konteks dan keinginan yang menggunakan bahasa. tersebut.

                Dengan demikian, aliran critical legal studies, yang antara lain merupakan refleksi aliran postmodem ke dalam bidang hukum mencoba memberikan suatu jawaban atau minimal merupakan suatu kritikan terhadap kenyataan bahwa hukum pada akhir abad ke-20 memang timpang, baik dari segi tataran teoritis, filsafat, maupun dalam tataran praktisnya. Di samping itu, dengan pendekatan secara induktif, bergerak dari kenyataan hukum yang diterapkan dalam masyarakat, menyebabkan para pemikir hukum pada akhir abad ke-20 terpaksa harus mengakui beberapa premis hukum baru, yang memporak-porandakan premis hukum yang lama.

 

BAB III

Pengaruh Dari Realisme Hukum

 

The life of the law has not been logic, it has been experience … the law can not dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics.,

(Oliver Wendell Holmes)

 

A.            Latar Belakang Lahirnya Aturan Realisme Hukum

                Gerakan critical legal studies, yang semula merupakan keluh kesah dari beberapa pernikir hukum di Amerika Serikat yang kritis, tanpa disangka ternyata begitu cepat gerakan ini nenemukan jati dirinya dan telah menjadi suatu aliran tersendiri dalam teori dan filsafat hukum. Dan ternyata pula bahwa gerakan ini berkembang begitu cepat ke berbagai negara dengan kritikan dan buah pikirnya yang cukup segar dan elegan..

                Sebagaimana biasanya suatu aliran dalarn filsafat hukurn, maka aliran realisme hukum juga lahir dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor hukum dan nonhukum, yaitu faktor-faktor sebagai berikut:

                Faktor perkembangan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Faktor perkembangan sosial dan politik.

                Walaupun begitu, sebenarnya aliran pragmatism dari William James dan John Dewey itu sendiri sangat berpengaruh terhadap ajaran dari Roscoe Pound dan berpengaruh juga terhadap ajaran dari Oliver Wendell Holmes meskipun tidak sekuat pengaruhnya terhadap ajaran dari Roscoe Pound.

                Pengaruh dari aliran fragmatisme dalam filsafat sangat terasa dalam aliran realisme hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kala itu (awal abad ke-20), dalam dunia filsafat sangat berkembang ajaran pragmatisme ini, antara lain yang dikembangkan dan dianut oleh William James dan John Dewey. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pragmatisme sebenarnya merupakan landasan filsafat terhadap aliran realisme hukum. Dalam tulisan – tulisan dari para penganut dan inspirator aliran realisme hukum, seperti tulisan d.ari Benjamin Cardozo atau Oliver Wendell Holmes, sangat jelas kelihatan pengaruh dari ajaran pragmatisme hukum ini.

                Hubungan antara aliran realisme hukurn dan aliran sosiologi hukum ini sangat unik. Di satu pihak, beberapa fondasi dari aliran sosiologi hukum mempunyai kemiripan atau overlapping, tetapi di lain pihak dalam beberapa hal, kedua aliran tersebut justru saling berseberangan. Roscoe Pound, yang merupakan penganut aliran sociological jurisprudence, merupakan, salah satu pengritik terhadap aiiran realisme hukum. Akan tetapi, yang jelas, sesuai dengan namanya, aliran realisme hukum lebih aktual dan memiliki program-program yang lebih nyata dibandingkan dengan aliran sociological jurisprudence.

 

B.            Konsep Pemikiran Dari Realisme Hukum

                Paham realisme hukum memandang hukum sebagaimana seorang advokat memandang hukum. Bagi seorang advokat, yang terpenting dalam memandang hukum adalah bagaimana. memprediksikan hasil dari suatu proses hukum dan bagaimana masa depan dari kaidah hukum tersebut. Karena itu, agar dapat memprediksikan secara akurat atas hasil dari suatu putusan hukum, seorang advokat haruslah juga mempertimbangkan putusan-putusan hukum pada masa lalu untuk kemudian memprediksi putusan pada masa yang akan datang.

                Para penganut aliran critical legal studies telah pula bergerak lebih jauh dari . aliran realisme hukurn dengan mencoba menganalisisnya dari segi teoretikal-sosial terhadap politik hukum. Dalarn hal ini yang dilakukannya adalah dengan menganalisis peranan dari mitos “hukurn yang netral” yang melegitimasi setiap konsep hukum, dan dengan menganalisis bagaimana sistern hukurn mentransformasi fenomena sosial yang sarat dengan unsur politik ke dalam simbol-simbol operasional yang sudah dipolitisasi tersebut. Yang jelas, aliran critical legal studies dengan tegas menolak upaya-upaya dari ajaran realisme hukum dalam hal upaya aliran realisme hukum untvk memformulasi kembali unsur “netralitas” dari sistern hukum.

                Seperti telah dijelaskan bahwa aliran realisme hukum ini oleh para pelopornya sendiri lebih suka dianggap sebagai hanya. sebuah gerakan sehingga mereka. menyebutnya sebagai “gerakan” realisme hukum (legal realism movement). Nama populer untuk aliran tersebut memang “realisme hukum” (legal realism) meskipun terhadap aliran ini pernah juga diajukan nama lain seperti: Functional Jurisprudence. Experimental Jurisprudence. Legal Pragmatism. Legal Observationism. Legal Actualism. Legal Modesty Legal Discriptionism. Scientific Jurisprudence. Constructive Scepticism.

               

C.            Hubungan Realisme Hukum Dengan Critical Legal Studies

                Kaum realist hukum tidak percaya terhadap pendekatan pada hukum yang dilakukan oleh kaurn positivist dan naturalist, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hakirn hanya menerapkan hukurn yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran formalisme hukurn bahwa penalaran hukum (legal reasoning) merupakan penalaran yang bersifat syllogism, di mana premis mayor berupa aturan hukurn dan premis minor berupa fakta-fakta yang relevan, sedangkan hasilnya berupa putusan hakim. Menurut ajaran realisme hukum, aliran positivisme maupun allran formalisme sama-sama meremehkan penerapan hukum oleh hakim, di mana menurut golongan ini, peranan hakirn hanya sebatas menerapkan hukum atau paling jauh hanya menafsirkan hukum seperti yang terdapat dalarn aturan perundangundangan. Sebaliknya, menurut aliran realisme hukum, hakim tidak hanya menerapkan atau menafsirkan hukum. Dalarn banyak hal, ketika hakirn memutuskan perkara, hakirn justru membuat hukum. Hukurn yAng dibuat oleh hakirn ini umumnya sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan perasaan dari hakirn yang memutuskan perkara tersebut.

                Aliran realisme hukurn pada prinsipnya me.mberikan beberapa tesis sebagai berikut:

1.             Tesis Pertama

Aturan hukurn yang ada tidak cukup tersedia untuk dapat menjangkau setiap putusan hakirn karena masing-masing fakta hukum dalarn masing-masing kasus yang bersangkutan bersifat unik.

2.             Tesis Kedua

Karena itu, dalarn memutus perkara, hakirn membuat hukum yang baru.

3.             Tesis Ketiga

Putusan hakim dalam kasus-kasus yang tidak terbatas tersebut sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan moral d.ari hakim itu sendiri, bukan bbrdasarkan pertimbangan hukum.

 

                Karena masuknya ilmu-ilmu positif ke dalam bidang hukum menjadikan hukum seperti kerangka-kerangka yang mati dan tidak berjiwa, maka keadilan yang sebenarnya merupakan tujuan utama bagi hukum, semakin jauh dan kenyataan. Unsur-unsur antropologis sama sekali diabaikan. Nilai-nilai, termasuk nilai keadilan, kebenaran, perlindungan, rasa sayang, empati, dan. lain-lain tidak pernah lagi dipertimbangkan oleh hukum. Hakim dipaksa menjadi semacam robot-robot. Dari sini timbul gagasan untuk menggantikan hakim dengan mesin-mesin komputer saja.

                               

D.            Kritik Terhadap Realisme Hukum

                Sebagai sebuah aliran yang menjelajahi sampai ke dunia filsafat, adalah wajar jika terhadap aliran realisme hukum terjadi perbedaan pendapat dan kritikan-kritikan. Bahkan, pada awal-awal kelahirannya, tentang konsep – konsep dari aliran ini sempat menjadi perdebatan yang terbilang sengit di antara para ahli hukum. Sekitar tahun 1931, bahkah terjadi perdebatan yang cukup seru di antara para ahli hukurn kala itu, khususnya antara Roscoe Pound, Karl Llewellyn, dan Jorerne Frank. Polemik tersebut sangat membekas dan terus berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya dari aliran realisme hukurn ini.

                Kritik terhadap aliran realisme hukum juga diajukan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pandangannya tentang proses judisial. Dalam hal ini kritik diajukan terhadap statement yang normatif dan terhadap konsep “logic”, sedangkan terhadap penekanan kaum realis hanya terhadap kasus-kasus yang susah saja.

                Mengenai logika hukum, kaum realisme hukum dikritik bahwa kaum realisme hukum tersebut, terutama Joreme Frank, gagal melihat bahwa logika bukan alat untuk menemukan sesuatu, melainkan lebih merupakan suatu demonstrasi, di mana dari premise yang tetap dapat ditarik kesimpulan tertentu dengan alasan yang logis. Sebagaimana diketahui bahwa kaum realisme hukum memang menentang penarikan kesimpulan hukum dengan menggunakan logika melalui silogisme. Akan tetapi, sebenarnya kaum realisme hukurn sudah membedakan antara alasan (reason) untuk suatu pendapat (opinion) dan logika (logic) untuk mengambil suatu keputusan hukum..

 

BAB IV

Critical Legal Studies :

Latar Belakang dan Perkembangan

 

A.            Latar Belakang Lahirnya Critical Legal Studies

                Sebagaimana diketahui bahwa banyak kekecewaan terhadap filsafat,teori, dan praktek hukum yang terjadi di paruh kedua dari abad ke-20. Sedangkan aliran lama yang mainstream saat itu., semisal aliran realisme hukum, di samping perannya semakin tidak bersinar, semakin tidak populer, dan juga ternyata tidak dapat menjawab berbagai tantangan zaman di bidang hukum. Sangat terasa, terutama pada akhir abad ke-20, bahwa diperlukan adanya suatu aliran dan gebrakan baru dalarn praktek, teori, dan filsafat hukum untuk menjawab tantangan zaman tersebut. Maka, aliran critical legal studies datang pada saat yang tepat dengan menawarkan diri sebagai pengisi kekosongan dan kehausan akan doktrin – doktrin baru dalarn hukum kontemporer.

                Aliran critical legal studies mengritik aliran-aliran hukum yang sedang berkembang saat itu yang diyakini oleh sebagian besar ahli hukum sebagai aliran modern dalarn hukum. Aliran-aliran hukurn yang dibilang modern tersebut memiliki -karakteristik yang liberal dan plural, sama dengan paham yang berlaku pada umumnya di bidang-bidang sosial dan politik lainnya, Karena itu, ke dalam bidang hukum, aliran-aliran hukum yang mendapat kecaman keras dari aliran critical legal studies tersebut, disebut dengan liberalisirne dan pluralisme hukum.

               

B.            Critical Legal Studies Sebagai Tanggapan Terhadap Ketidakberdayaan Hukum

                Menyadari akan kebobrokan hukum yang sudah sampai pada tataran teoretis dan filsafat ini, maka pada akhir abad ke-20, tepatnya mulai dekade 1970-an, beberapa ahli hukum mulai melihat hukum dengan kacamata. yang kritis, bahkan sangat kritis, dengan gerakannya. yang terbilang revolusioner, akhirnya memunculkan suatu aliran baru dalarn filsafat hukum, yang kemudian dikenal dengan sebutan “aliran hukum kritis” (critical legal studies). Meskipun aliran critical legal studies belum tentu juga mempunyai teori yang bersifat alternatif, tetapi paling tidak, dia sudah punya. sejarah.

                Di samping itu, aliran critical legal studies ini juga berbeda secara konsepsi dengan pendekatan hukum secara sosiologis (sociolegal studies). Pendekatan pada hukum secara sosiologis memiliki kelemahan utama berupa terabaikannya karakter orientasi kebijaksanaan hukum (policy oriented). Khusus untuk masalah ini, berbagai alternatif pendekatan baru telah dilakukan oleh para ahli hukum, seperti munculnya ajaran berupa sosiologi hukum kritis (critical sociology of law) atau pendekatan pada hukum (dan juga pada fenomena sosial lainnya) berupa pendekatan secara dialektikal yang modern, semacam yang dilakukan oleh ahli pikir seperti Derrida, atau bahkan seperti yang dimunculkankan oleh Hegel, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut, antara. lain oleh Bhaskar, dengan doktrinnya berupa “realisme kritikal dialektis” (dialectical critical realism). Pendekatan nonkonvensional terhadap hukum seperti ini sudah barang tentu sangat bertentangan dengan pendekatan-pendekatan hukum secara klasik, yang terialu menekankan pada cara berpikir “identitas” (identity thinking).

 

C.  Critical Legal Studies, Formalisme, dan Pluralisme Hukum

                Sebagaimana diketahui bahwa aliran critical legal studies merupakan reaksi terhadap aliran-aliran hukum sebelumnya, di mana aliran hukum sebelumnya tersebut sangat berpegang pada. paradigma bahwa hukum terpisah dengan faktor politik dan moral, dengan mengagung-agungkan manusia sebagai pernegang hak individual dan penyandang kewajiban hukum, dan dengan mengabaikan hubungan politik dan sosial di antara para anggota masyarakat.

                Di samping itu, menurut paham formalisme hukum, hukum bersifat imperatif, karena hukum tersebut dibuat oleh negara. dan alat-alat pelengkapan negara bertugas untuk menjalankan hukum tersebut. Pemerintah bersama~sama dengan DPR mempunyai otoritas untuk membuat undang-undang, yang akan diterapkan oleh hakim di pengadilan. Pemikiran seperti ini membawa akibat bahwa validitas hukum tidak lagi dilihat pada aspek substantifnya. Yang dilihat hanyalah faktor formalnya, seperti keabasahan prosedur pembuatan dan penerapan hukum, kewenangan pejabat pembuat dan penerap hukum, dan lain-lain.

 

D. Critical Legal Studies dan Sejarah Hukum

                Aliran critical legal studies juga banyak memberikan pandangannya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sejarah hukum.

                Selanjutnya, kaum critical legal studies juga. Tidak percaya pada pandangan kaurn adaptationism, baik terhadap pandangan kaurn adaptationism yang deskriptif maupun terhadap pandangannya yang normatif. Pandangan yang deskriptif dari kaurn adaptationism menyatakan bahwa sejarah masa lalu hanya berisikan suatu daftar dari tema-tema umurn saja, sedangkan pandangannya yang normatif menyatakan bahwa. masa kini merupakan perbaikan yang terus-menerus terhadap masa lalu sehingga. apa yang terjadi masa kini harus disambut dengan baik.

                Sebenarnya, yang pertama sekali mengembangkan terminologi “teori kritis” adalah mazhab frankfurt, yang dipelopori oleh para anggota dari Institute for Social Research dari University of Frankfurt, yang umumnya merupakan para sarjana berhaluan kiri. Kemudian, istilah “teori kritis” ini, yang sebenarnya tidak begitu jelas batas-batasnya, berkembang ke berbagai bidang ilmu, yang di kembangkan antara lain oleh sarjana atau kelompok dari sarjana dalam bentuk teori-teori sebagai berikut: Teori marxist dari Frankfurt School, Teori semiotic and linguistic dari Julia Kristeva dan Roland Barthes, Teori psychoanalythic dari Jacquest Lacan, Critical legal studies dari Roberto Unger dan Duncan Kennedy, Teori queer, Teori gender, Teori kultural, Teori critical race, Teori radical criminology.

 

E.. Critical Race Theory ( Race – Crits )

                Sebagaimana diketahui bahwa konferensi pertama yang menandakan lahirnya gerakan critical legal studies ini dibuat dalam tahun 1977 di University of Wisconsin, Medison, dalam tahun 1977. Lebih kurang dua puluh tahun kemudian, muncul dua pengembangan yang merupakan generasi kedua dari aliran critical legal studies, yaitu aliran critical feminist jurisprudence dan aliran critical race theory.

               

F.  Respons dari Kaum Ortodoks Terhadap Critical Legal Studies

                Sebagai suatu ajaran dalarm filsafat, sudah barang tentu aliran critical legal studies ini mendapat resp6ns dan kritik dari berbagai sudut pandang. Di antara respons yang penting terhadap aliran critical legal studies tersebut adalah responsns dari kaum ortodoks, yang merupakan para penganut dari aliran liberal dalam hukum. Pada pnn.sipnya, mereka mengritik aliran critical legal studies ini, baik dari segi indeterminasi dan legitimasi maupun dari hasil yang didapati. Mernang banyak ahli hukum menyatakan bahwa karena posisi yang diambil oleh aliran critical legal studies ini sangat ekstrem, dalam, banyak hal malahan overstated, menyebabkan mereka sangat mudah dikritik oleh pihak yang tidak menyetujuinya.

 

BAB VI

Critical Legal Studies Tentang

Kekuasaan dan Masyarakat

 

A.            Peranan Hukum dalam Masyarakat

 

Bagaimanapun juga, hukum mengatur kepentingan masyarakat. Karena itu, tentu saja, peranan hukum dalam’masyarakat yang teratur seharusnya cukup penting. Tidak bisa dibayangkan betapa kaeaunya masyarakat jika hukurn tidak berperan. Masyarakat tanpa hukum akan merupakan segerombolan serigala, di mana yang kuat akan memangsa yang lemah, sebagaimana pernah disetir oleh ahli pikir terkemuka, yaitu Thomas Hobbes beberapa ratus tahun yang silam. Homo Homini Lupus. Dan, yang kalah bersaing dan fidak bisa beradaptasi dengan perkembangan alam akan tersisih dan dibiarkan tersisih, sebagaimana disebut oleh Charles Darwin dalam teori seleksi alamnya (natural selection), di mana yang kuat yang akan survive (the fittest of survival). Karena itu, intervensi hukurn untuk mengatur kekuasaan dan masyarakat merupakan conditio sine qua non (syarat mutlak), Dalam hal ini, hukum akan bertugas untuk mengatur dan membatasi bagaimana kekuasaan manusia tersebut dijalankan sehingga tidak menggilas orang’lain yang tidak punya kekuasaan.

 

 

BAB VII

Critical Legal Studies Menurut Roberto Unger

 

A.            Kritik Terhadap Paham Formalisme dan Objektivisme

               Ketika paham formalisme tidak menggantungkan diri pada unsur-unsur dlluar hukum apa yang mereka lakukan hanyalah melakukan analogl-analogi. Dengan demikian, apa yang.mereka sebut sebagai penalaran hukum (legal reasoning) hanyalah semacam permainan analogi saja yang tidak ada akhirnya. Padahal, hak-hak manusia dan masyarakat tidak layak untuk selamanya dipertahankan hanya dengan menggunakan analogi. Lihat saja, misalnya, bagaimana seorang mahasiswa hukum yang cerdas dengan mudah dapat membantah keputusan hukum.

                Roberto Unger mengakui tentang adanya penjabaran dari pihak yang boleh dibilang konservatif terhadap kritik kaurn critical legal studies tentang formalisme. Menurut pihak konservatif tersebut, kritikan oleh kaurn critical legal studies tersebut hanya valid jika ditujukan terhadap konstruksi hukum yang sistematik dari para, ahli hukurn yang sangat ambisius.dan tidak valid jika ditujukan terhadap argumentasi yang khusus dan problem oriented dari pihak lawyer dan hakim dalarn praktek. Akan tetapi, menurut Unger, kritik kaum critical legal studies terhadap ajaran formalisme, ~sebenarnya juga dalam rarigka mempertahankan ajaran formalisnie dengan berbagai argumentasi, di samping,juga dalarn rangka menunjukkan bahwa tidak benar tindakan yang memisahkan antara penalaran hukum (legal reasoning) dan politik, ideologi, dan filsafat (Roberto Unger, .1986: 11).

               

B.            Konsep – Konsep dari Aliran Critical Legal Studies

                Telaahan dari para penganut aliran critical legal studies terhadap hukum juga ikut membicarakan antara peranan dari fakta (praktek) dan nilai (ide). Argumen konstruktif mereka, yakni dalarn bentuk program-program institutional dan pelaksanaan doktrin deviatidnist, menelaah hubungan antara praktek dan ide, yang selalu dipengaruhi oleh konflik sosial yang diaktualisasi dalarn bbrbagai bentuk eksperimen kolektif. Para penganut aliran critical legal studies menganalisis dengan kritis terhadap doktrindoktrin hukum dan tradisi hukurn yang ada yang mengikat manusia dan masyarakat. Menurut mereka, setiap tradisi penuh, dengan hal-hal yang ambiguitas, yang sangat memungkinkan timbul argumentasi alternatif yang bersifat persuasif.

                Para pengritik memperbedakan antara fakta dan preskriptif (norma) sehingga mereka sampai pada pendapat tentang ketidaklayakan dasardasar sekular mengenai suatu putusan yang normatif., Dalam hal ini, peranan agama-agama dapat memperjelas duduk persoalan yang mengajarkan bahwa apa yang imperatif dilakukan dalam hidup adalah visi tentang kenyataan yang sebenarnya (ultimate reality). Para pengritik percaya bahwa tanpa adanya hubungan antara visi dan imperatif, akan sia-sialah dan tidak mempunyai dasar terhadap setiap usaha untuk mensakralkan setiap perintah yang mesti diikuti oleh manusia.

 

C.            Program – program Institusional dari Aliran Critical Legal Studies

                Para penganut aliran critical legal studies juga mengritik pandangan modern tentang organisasi pemerintahan. Sebab, menurut para penganut aliran critical legal studies tersebut bahwa setiap sarana untuk membatasi kekuasaan hegara, akan cenderung juga merugikan masyarakat. Karena itu, diperlukan suatu cara yang bersifat resolusi, di mana dapat terjadi pembatasan kekuasaan negara tanpa membatasi aktivitas negara yang bersifat transformatif.

ASAS” Peradilan Pidana


ASAS-ASAS

 

l  Peradilan cepat, sedehana dan biaya ringan

l  Asas Oportunitas

l  Praduga tak bersalah (persumtion of innocence)

l  Semua orang diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law)

l  Pemeriksaan peradilan yang terbuka untuk umum

l  Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap

l  Tersangka/Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum

l  Asas Akusatoir dan inkisitoir

l  Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan

 

Pranata / Lembaga Baru dalam KUHAP

 

1.        Dijaminnya hak-hak tersangka / terdakwa berdasarkan atas asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence).

2.        Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan, dan dikenal bantuan hukum Cuma-Cuma (prodeo).

                Sementara Masa HIR: bantuan hukum hanya diperoleh setelah perkara dari terdakwa dilimpahkan ke PN.

3.        Penangkapan / Penahanan dengan jangka waktu yang jelas.

4.        Prapenuntutan

5.        Praperadilan

6.        Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

7.        Penggabungan Perkara Gugatan Kerugian (Pidana dan Perdata)

8.        Upaya upaya Hukum

9.        Koneksitas

10.     Pengawasan dan Pengamatan pelaksanaan Putusan Pengadilan / Hakim.

 

Sumber tindakan

 

l  Laporan (aangifte) / Pengaduan (klacht)

 

l  Tertangkap Tangan (ontdekking op heterdad)

 

l  Pengetahuan Petugas Sendiri

 

 

 

PENYELIDIKAN

 

l  Pengertian (Pasal 1 butir 5 KUHAP jo Pasal 1 butir 9 UU 2/2002

 

                Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peritiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU

 

                Penyelidik: Pasal 1 butir 4 jo Pasal 4 KUHAP jo Pasal 1 btr 8 UU 2/2002

 

Setelah penyelidikan selesai, dibuat dan disampaikan laporan pada penyidik

 

FUNGSI UTAMA PENYELIDIKAN

 

Sebagai suatu filter/penyaring apakah suatu peristiwa hukum yang telah terjadi merupakan tindak pidana dan dapat dilakukan penyidikan

 

PENYIDIKAN

 

l  Pengertian ( Pasal 1 butir 2 KUHAP jo Pasal 1 butir 13 UU 2/2002)

 

                Serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

 

Penyidik: Pasal 1 butir 1 KUHAP jo Pasal 1 butir 10 UU 2/2002

 

PENANGKAPAN

 

Dasar Alasan Penangkapan
(Pasal 17)

 

l  Dugaan keras telah melakukan TP

 

l  Berdasarkan bukti permulaan yang cukup (adanya laporan atau pengaduan dengan didukung minimal satu alat bukti

 

Prosedur Penangkapan
(Pasal 18)

 

l  Surat tugas untuk melakukan penangkapan

l  Surat Perintah Penangkapan (dicantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan/uraian singkat perkara yang disangkakan

l  Tembusan surat perintah harus disampaikan kepada keluarga

l  Kecuali dalam hal tertangkap tangan tanpa ada Surat Perintah

 

Pengaruh Penahanan terhadap Pidana yang dijatuhkan
(pasal 22 ayat 5)

 

l  Pengurangan seluruh masa penahanan bagi penahanan biasa

l  Pengurangan sepertiga masa penahanan bagi penahanan rumah

l  Pengurangan seperlima masa penahanan bagi penahanan kota

 

 

PENGGELEDAHAN
PASAL 32 – 37

 

Pengertian:

 

l  Penggeledahan Rumah (Pasal 1 butir 17)

 

l  Penggeledahan Badan (Pasal 1 butir 18)

 

PROSEDUR PENGGELEDAHAN RUMAH

 

A.Dalam Keadaan Biasa (pasal 33)

¡  Surat ijin Ketua PN

¡  Surat Perintah Melakukan Penggeledahan

¡  Disaksikan 2 orang saksi (jika ada persetujuan)

¡  Disaksikan kepala desa/ ketua lingkungan dan 2 orang saksi (jika tidak ada persetujuan)

¡  Setelah 2 hari dibuat Berita Acara Penggeledahan

 

B. Dalam keadaan perlu dan mendesak

                  (pasal 34)

 

Kriteria perlu dan mendesak (penjelasan pasal 34):

¡  Tersangka/terdakwa melarikan diri

¡  Tersangka/terdakwa mengulang tindak pidana

¡  Tersangka/terdakwa memusnahkan/ memindahkan benda yang disita

¡  Ijin Ketua PN tidak mungkin diperoleh secepatnya

 

Dalam keadaan perlu dan mendesak

                  (pasal 34)

 

¡  Dapat segera memasuki tempat yang akan digeledah, tanpa surat ijin Ketua PN

¡  Tidak boleh memeriksa dan meyita surat/tulisan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana

¡  Segera melaporkan ke Ketua PN untuk persetujuan

¡  Membuat Berita Acara penggeledahan (2 hari)

 

PENYITAAN

 

Pengertian (Pasal 1 butir 16)

 

¡  Mengambil alih/menyimpan

 

¡  Barang bergerak/tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud

 

¡  Untuk kepentingan pembuktian

 

BENDA YANG DAPAT DISITA

 

l  Benda /tagihan seluruh atau sebagian dari hasil tindak pidana

l  Benda untuk alat tindak pidana

l  Benda untuk menghalang-halangi tindak pidana

l  Benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana

l  Benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana

 

PENYIMPANAN BENDA SITAAN
(Pasal 44)

 

l  Disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara

 

l  Dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan

 

l  Dilarang digunakan oleh siapapun juga

 

BENDA SITAAN YANG LEKAS RUSAK ATAU MEMBAHAYAKAN
(PASAL 45)

 

Sehingga:

¡  tidak mungkin disimpan sampai dengan putusan berkekuatan tetap

¡  biaya penyimpanan terlalu tinggi

 

Diambil tindakan menjual lelang atau diamankan dengan persetujuan dan disaksikan tersangka/kuasanya oleh :

¡  Penyidik/PU

¡  PU dengan ijin Hakim

 

l  Uang hasil pelelangan dipakai sebagai barang bukti

l  Sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil untuk pembuktian

l  Benda yang terlarang atau dilarang diedarkan dapat dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan

 

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

 

Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan Penghentian Penyidikan (Pasal 109 KUHAP) berdasarkan alasan :

¡  Tidak Cukup Bukti

Minimal alat bukti yang harus terpenuhi 2 alat bukti

¡  Peristiwa tersebut bukan TP

peristiwa dilaporkan sebagai penipuan ternyata perkara perdata hutang piutang

¡  Dihentikan Demi Hukum

  -  Tersangka meninggal dunia

  -  Daluarsa (Pasal 78 KUHP)

Terhadap penghentian penyidikan, pihak penyidik mengeluarkan Surat Perintah penghentian Penyidikan

 

RESUME Hukum Acara Pidana Indonesia Prof. DR. Andi Hamzah, S.H.


Tugas RESUME Mata Kuliah

Hukum Acara Pidana

 (Hukum Acara Pidana Indonesia Prof. DR. Andi Hamzah, S.H.)

Guna Memenuhi Nilai Tugas Terstruktur I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh :

LOVETYA

 

 

 

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Brawijaya

Fakultas Hukum

Malang

2007

 

 

 

 

RESUME Mata Kuliah

 

 

 

Hukum Acara Pidana

 (Hukum Acara Pidana Indonesia Prof. DR. Andi Hamzah, S.H.)

 

 

 

ACARA PIDANA SEBELUM ZAMAN KOLONIAL

 

Pada waktu penjajah Belanda datang pertama kali di Indonesia telah tercipta hukum yang lahir dari masyarakat tradisional sendiri yang kemudian disebut Hukum Adat. Pada masa primitive  pertumbuhan hukum, yang dalam dunia modern dipisahkan dalam hukum privat dan hukum public, tidak membaadakan kedua bidang hukum itu.

Hukum Acara perdata tidak terpisah dari Hukum Acara Pidana. Tuntutan Perdata dan tuntutan pidana merupakan suatu kesatuan, termasuk lembaga – lembaganya.

Supomo menunjukan bahwa pandangan rakyat Indonesia terhadap alam semesta adalah suatu totalitas yaitu bahwa Manusia beserta makhluk lain dan Lingkungannya merupakan suatu kesatuan, alam gaib dan alam nyata tidak dipisahkan. Sehingga yang paling utama adalah keseimbangan dan keharmonisan antara satu dengan yang lainnya. Segalanya perbuatan yang menggangu keseimbangan itu merupakan pelanggaran hukum (adat).

Hazairin dalam tulisannya berjudul “Negara tanpa penjara dalam Tiga Serangkai Tentang Hukum menulis bahwa dalam masyarakat tradisional Indonesia tidak ada pidana penjara.

Hukum pembuktian pada masyarakat tradisional Indonesia searing digantungkan pada kekuasaan Tuhan.

Bentuk – bentuk sanksi hukum adat (dahulu) dihimpun dalam Pandecten van het Adatrecht bagian X yang disebut juga dalam buku Supomo tersebut, yaitu sebagai berikut :

1.            Pengganti kerugian “immaterial” dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan.

2.            Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai peganti kerugian rohani.

3.            Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib

4.            Penutup malu, permintaan maaf

5.            Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.

6.            Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluat Tata Hukum.

 

 

PERUBAHAN PERUNDANG – UNDANGAN DI NEGERI BELANDA YANG DENGAN ASAS KONKORDANSI DIBERLAKUKAN PULA DI INDONESIA

 

KUHAP yang dianggap sebagai produk nasional, merupakan penerusan pula asas – asas hukum acara pidana yang ada dalam HIR ataupun Ned strafvordering 1926 yang lebih modern. Pada Bab I dikemukakan asas – asas hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP yang seluruhnya terdapat pula pada Nev. Sv.

Kita terbawa oleh arus kepada perubahan penting perundang – undangan di negeri Belanda pada tahun 1838, pada waktu mana mereka baru saja terlepas dari penjajahan Prancis.

Pada waktu itu, golongan logis yaitu yang memandang bahwa semua peraturan hukum seharusnya dalam bentuk undang – undang sangat kuat. Berlaku ketentuan pada waktu itu bahwa kelaziman – kelaziman tidak merupakan hukum, kecuali bilamana kelaziman tersebuit ditunjuk dalam undang – undang (aturan hukum yang tertulis dan terbuat dengan sengaja)

Sebelum itu, VOC pada tahun 1747 telah mengatur organisasi peradilan pribumi di pedalaman, yang langsung memikirkan tentang “Javasche wetten” (undang – undang Jawa). Hal itu diteruskan pula oleh Daendels dan Raffles untuk menyelami hukum adapt sepanjang pengetahuannya. Tetapi dengan kejadian di negeri Belanda itu maka usaha ini ditangguhkan.

Mr. H.L. Wichers seorang legis yang berasal dari Groningen. Pada waktu masih di Belanda ia mempelajari rancangan Panitia Scholten. Ia berpengalaman sebagai bekas jaksa dan anggota dewan pertimbangan agung. Ia berangkat ke Hindia Belanda pada bulan Mei 1846

Tiga pekerjaan utama yang ;diselesaikan selama satu setengah tahun, yaitu pertama peraturan mengenai peradilan, kedua mengwnai perbaikan kitab undang-undang yang telah ditetapkan itu, dan ketiga pertimbangan tentang berlakunya hukum Eropa untuk orang Timur.

Isi dari firman Raja tanggal 16 Mei 1846 Nomor 1 yang diumumkannya di Indonesiadengan Sbld 1847 Nomor 23 yang terepenting ialah yang tersebut Pasal 1 dan Pasal 4.

 

Peraturan – peraturan hukum yang dibuat untuk “Hindia Belanda” yaitu sebagai berikut.

 

Ketentuan Umum tentang Perundang – Undangan; (AB).

Peraturan tentang Susunan Pengadilan dan Kebijaksanaan Pengadilan (RO).

Kitaab Undang – Undang Hukum Perdata (BW).

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (WvK)

Ketentuan – ketentuan tentang kejahatan yang dilakukan pada kesempatan jatuh pailit dan terbukti tidak mampu, begitu pula kala diadakan penangguhan pembayaran utang (Pasal 1)

Peraturan acara perdata untuk (Hooggerechtshof dan Raad van Justitie).

Peraturan tata usaha kepolisian, beserta pengadilan sipil dan penuntutan perkara criminal mengenai golongan Bumiputra dan orang – orang yang dipersamakan (Pasal 4).

Yang disebut belakangan in yang disebut reglement op de uitofening van de politie, de burgelijke rechtspleging en de strafvordering onder de Inlanders en de Oosterlingen of Java en Madoera.

 

INLANDS REGLEMENT KEMUDIAN HERZIENE INLANDS REGLEMENT

 

Salah satu peraturan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubenur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Sbld Nomor 57 ialah Inlands Reglement atau didingkat IR.

Reglement tersebut berisi acara perdata dan acara pidana. Mr. H.L. Wichers tidak mengalami kesulitan dalam hal penyusunan bagian acara pidana, karena ia mengambil sebagian besar dari reglement op de Strafvordering untuk Raad van Justitie. Mengenai rancangan itu Procureur Generaal (Jaksa Agung Hindia Belanda) pada waktu itu yaitu Mr. Hultman berpendapat bahwa itu terlalu sulit untuk dilaksanakan, sehingga nanti mengakibatkan bertimbunnya pekerjaan openbaar ministerie (penuntut umum) dan juga bagi Procureur Generaal.

Gubernur Jenderal Rochussen sendiri masih khawatir tentang diberlakukannya reglemen tersebut bagi orang Bumiputra, jangan – jangan terlampau jauh memasuki kehidupan mereka, sehingga reglement tersebut masih dipandang sebagai percobaan.

Menurut Supomo, Mr. Wichers ini penganjur politik pendesakan hukum adat secara sistematis serta berangsur – angsur oleh hukum Eropa. Akan tetapi Gubenur Genderal tidak menyetujuinya. Ia beranggapan bahwa perombakan atau pemecahan masyarakat Jawa itu berbahaya dan tidak politis, selama belum dapat dibentuk masyarakat lain yang tetap sentosa sebagai penggantinya dan yang terakhir ini tidak dapat dikira – kirakan selama orang Bumiputra itu tetap beragama Islam dan bukan Kristen

Mr. Wichers mengadakan beberapa perbaikan atas anjurannya Gubenur Jendral , dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848, Sbld Nomor 16, dan dikuatkan dengan firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93, diumumkannya dalam Sbld 1849 Nomor 63.

Reglement tersebut beberapa kali diubah dan diumumkankembali dengan Sbld 1926 Nomor 559 jo. 496. Sesudah tahun 1926 masih diadakan perubahan, yang terpenting ialah yang diumumkan dengan Sbld1941 Nomor 32 jo. 98.

Dengan Sbld 1941 Nomor 44 diumumkan kembali dengan nama Herziene Inlands Reglement atau HIR. Yang terpenting dari perubahan IR menjadi HIR ialah dengan perubahan itu dibentuk lembaga openbaar ministerie atau penuntut umum, yang dahulu ditempatkan di bawah pamong praja. Dengan perubahan ini maka Openbaar Ministerie (OM) atau Perket itu secara bulatdan tidak terpisah – pisahkan (een en ondeelbaar) berada di bawah Officiervan Justitie dan Procureur Generaal.

Dalam Praktek, IR masih berlaku di samping HIR di Jawa dan Madura. HIR berlaku di kota – kota besar seperti Jakarta (Batavia), Semarang, Surabaya, Malang, dan lain – lain, sedangkan dikota – kota lain berlaku IR.

Untuk golongan Bumiputra, selain yang telah disebut dimuka masih ada pengadilan lain seperti districgerecht, regentschapsgerecht, dan luar Jawa dan Madura terdapat magistraatsgerecht menurut ketantuan Reglement Buitengewesten yang memutus perkara yang kecil.

Sebagai pengadilan yang tertinggi meliputi seluruh “Hindia Belanda”, ialah Hooggerechtshof yang putusan – putusan disebut arrest. Tugas diatur dalam Pasal 158 Indische Staatsregeling dan RO.

 

ACARA PIDANA PADA ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG DAN SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

 

Pada zaman pendudukan Jepang, pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi kecuali hapusnya Raad van Justitie sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan Undang undang (Osamu Serei) No 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942 dikeluarkan aturan peralihan di Jawa dan Mardura yang berbunyi  : “Semua badan – badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang – undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer” (Pasal 3).

Acara pidana pada umumnya tidak berubah. HIR dan Reglement voor de Buitengewesten serta Landgerechtsreglement berlaku untuk Pengadilan Negeri  (Tihoo Hooin). Pengadilan Tinggi (Kootoo Hooin) dan Pengadilan Agung (Saiko Hooin). Susunan pengadilan ini diatur dengan Osamu Serei Nomor 3 Tahun 1942 Tanggal 20 September 1942.

Pada tiap macam pengadilan itu ada kejaksaan, yaitu Saikoo Kensatsu Kyoku pada Pengadilan Agung, Kootoo Kensatsu Kyoku pada Pengadilan Tinggi, dan Tihoo Kensatsu Kyoku pada Pengadilan Negeri.

Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keadaan tersebut dipertahankan dengan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945.

Untuk memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu peraturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yang disebut peraturan Nomor 2.

 

HUKUM ACARA PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 (DRT) TAHUN 1951

 

Dengan undang – undang tersebut dapat dikatakan telah diadakan unifikasi hukum acara pidanadan susunanpengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Menurut Pasal 1 undang – undang tersebut dihapus yaitu sebagai berikut :

  1. Mahkamah Yustisi di Makasar dan alat penuntut umum padanya.
  2. Appelraad di Makasar.
  3. Apeelraad di Medan.
  4. Segala pengadilan Negara dan segala landgerecht (cara baru) dan alat penuntut umum padanya.
  5. Segala pengadilan kepolisian dan alat penuntut umum padanya.
  6. Segala pengadilan magistraad (pengadilan rendah).
  7. Segala pengadilan kabupaten
  8. Segala raad distrik.
  9. Segala pengadilan negorij.
  10. Pengadilan swapraja.
  11. Pengadilan adat.

 

Hakim perdamaian desa yang diatur oleh Pasal 3a RO itu masih berhak hidup dengan alasan sebagai berikut :

  1. Yang dicabut oleh KUHAP ialah yang mengenai acara pidana sedangkan HIR dan Undang – undang Nomor 1 (drt) 1951 juga mengatur acara perdata dan hukum pidana materiil.
  2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga tidak menghapusnya.

 

LAHIRNYA KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

 

Setelah lahirnya orde baru terbukalah kesempatan  untuk membangun segala segi kehidupan. Puluhan undang – undang diciptakan, terutama merupakan pengganti peraturan warisan colonial.

Sejak Oemar Seno Adji menjabat Menteri Kehakiman, dibentuk suatu panitia di departemen Kehakiman yang bertugas menyusun suatu rencana undang – undang Hukum Acara Pidana. Pada waktu Mochtar Kusumaatmadja menggantikan Oemar Seno Adji menjadi Menteri Kehakiman, penyempurnaan rencana itu diteruskan. Pada Tahun 1974 rencana terseut dilimpahkan kepada Sekretariat Negara dan kemudian dibahas olehwmpat instansi, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Hankam termasuk didalamnya Polri dan Departemen Kehakiman.

Setelah Moedjono menjadi Menteri Kehakiman, kegiatan dalam penyusunan rencana tersebut diitensifkan. Akhirnya, Rancangan Undang – undang Hukum Acara Pidana itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dengan amanat Presiden pada tanggal 12 September1979 Nomor R.08/P.U./IX/1979.

Yang terakhir menjadi masalah dalam pembicaran Tim Sinkronisasi dengan wakil pemerintah, ialah pasal peralihan yang kemudian dikenal dengan Pasal 284.

Pasal 284 ayat (2) menjajikan bahwa dalam 2 tahun akan diadakan perubahan peninjauan kembali terhadap hukum acara pidana khusus seperti misalnya yang terdapat dalam Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tapi kenyataannya setelah 19 tahun berlakunya KUHAP, tidak ada tanda – tanda adanya usaha untuk meninjau kembali acara khusus tersebut, bahkan dengan PP Nomor 27 Tahun 1983 telah ditegaskan oleh Pemerintah bahwa penyidikan delik – delik dalam perundang – undangan pidana khusus tersebut, dilakukan oleh berikut ini.

  1.  
    1. Penyidik
    2. Jaksa.
    3. Pejabat Penyidik yang berwenang yang lain, berdasarkan peraturan perundang – undangan (Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983).

 

Rancangan Undang – Undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh siding paripurna DPR pada tanggal 23 September 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi undang – undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama KITAB UNDANG – UNDANG ACARA PIDANA (Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209.

PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA


PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA

DITINJAU DARI SEGI HUKUM HUMANITER

INTERNASIONAL

(Studi Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata ditinjau dari hukum Humaniter)

 

MAKALAH

Digunakan Untuk Memenuhi

Nilai Ujian Tengah Semester

Hukum Humaniter Internasional

 

Oleh :

LOVETYA

 

 

 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    Latar Belakang Masalah

 

Hukum  perang  atau  yang  sering  disebut dengan  hukum  Humaniter  internasional, atau  hukum  sengketa  bersenjata   memilik sejarah  yang  sama  tuanya  dengan peradaban  manusia,  atau  sama  tuanya dengan  perang  itu  sendiri.  Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu  kenyataan  yang  menyedihkan  bahwa selama  3400  tahun  sejarah  yang  tertulis, umat  manusia  hanya  mengenal  250  tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri  kemudian  membawa  keinsyarafan bahwa cara  berperang yang tidak mengenal batas  itu  sangat  merugikan  umat  manusia, sehingga  kemudian  mulailah  orang mengadakan  pembatasan-pembatasan, menetapkan  ketentuan-ketentuan  yang mengatur  perang  antara  bangsa-bangsa.

Dalam sejarahnya hukum humaniter internasional dapat ditemukan dalam aturan  aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum humaniter bar dimulai pada abad  ke-19.  Sejak  itu,  negara-negara  telah setuju  untuk  menyusun  aturan-aturan praktis,  yang  berdasarkan  pengalaman- pengalaman  pahit  atas  peperangan modern.  Hukum  humaniter  itu  mewakili suatu  keseimbangan  antara  kebutuhan kemanusiaan  dan  kebutuhan  militer  dari negara-negara.  Seiring  dengan berkembangnya  komunitas  internasional, sejumlah  negara  di  selu ruh  dunia  telah memberikan  sumbangan  atas perkembangan  hukum  humaniter internasional.  Dewasa  ini,  hukum humaniter  internasional  diakui  sebagai suatu  sistem  hukum  yang  benar-benar universal.

Pada  umumnya  aturan  tentang  perang  itu termuat  dalam  a turan  tingkah  laku,  moral dan  agama.  Hukum  untuk  perlindungan bagi  kelompok  orang  tertentu  selama sengketa bersenjata dapat ditelusuri kembali melalui  sejarah  di  hampir  semua  Negara atau  peradaban  di dunia.  Dalam  pera daban bangsa  Romawi  dikenal  konsep  perang yang  adil  (just  war).  Kelompok  orang tertentu  itu  meliputi  penduduk  sipil,  anak- anak,  perempuan,  kombatan  yang meleta kkan senjata dan tawanan perang.

Keempat Konvensi Jenewa 1949 beserta kedua Protokol Tambahan 1977 menyediakan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak, ataupun yang tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam permusuhan (yaitu korban luka, korban sakit, korban karam, orang yang  ditahan sehubungan dengan konflik bersenjata, dan orang sipil).

Pandangan umum yang ada ialah bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap HHI bukan disebabkan oleh kurang memadainya  aturan-aturan yang termaktub dalam hukum tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakmauan untuk menghormatinya, oleh kurang memadainya sarana yang tersedia untuk menegakkannya, oleh ketidakpastian mengenai penerapan hukum tersebut dalam situasi-situasi tertentu, dan oleh kurangnya pengetahuan para pemimpin politik, komandan, kombatan, dan masyarakat umum tentang hukum tersebut. Konferensi International tentang Perlindu ngan Korban Perang yang diselenggarakan di Jenewa pada bulan Agustus-September 1993 membahas secara khusus cara-cara untuk menanggulangi pelanggaran HHI tetapi tidak mengusulkan diadopsinya sebuah  perjanjian internasional  baru.

 

Tujuan Hukum Humaniter Intenasional

Tujuan studi Hukum Humaniter  Internasional Kebiasaan (HHI Kebiasaan) ini ialah untuk mengatasi sebagian dari masalah-masalah  yang berkaitan dengan penerapan Hukum Humaniter Internasional Perjanjian  (HHI Perjanjian).  HHI Perjanjian telah disusun dengan baik dan telah mencakup banyak aspek menyangkut peperangan. Dengan demikian, HHI Perjanjian memberikan perlindungan kepada beragam orang selama berlangsungnya perang dan membatasi sarana dan cara berperang yang boleh dipakai. Konvensi-konvensi Jenewa Beserta Protokol-protokol Tambahannya merupakan rezim peraturan  yang ekstensif untuk melindungi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Aturan-aturan me ngenai sarana dan cara berperang sebagaimana termaktub dalam  HHI Perjanjian berasal dari Deklarasi St. Petersburg 1868, Peraturan Den Haag 1899 dan 1907, dan Protokol Gas Jenewa 1925. Aturan-aturan tersebut belum lama ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Konvensi Senjata Biologi 1972, Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 untuk Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi Senjata Kimia 1993, dan Konvensi Ottawa 1997 tentang Pelarangan Ranjau Darat Antipersonil. Perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata diatur secara rinci dalam Konvensi Den Haag 1954 beserta kedua Protokolnya. Statuta Pengadilan Pidana Internasional 1998 berisi, antara lain, daftar kejahatan-kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi Pengadilan tersebut.

Keempat Konvensi Jenewa 1949 memang telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, tetapi tidak demikian halnya dengan perjanjian- perjanjian internasional lainnya dalam HHI, misalnya saja: Protokol-protokol Tambahan untuk Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Walaupun Protokol Tambahan I telah diratifikasi oleh lebih dari 160 Negara, efektivitasnya dewasa ini masih terbatas karena beberapa Negara tertentu yang terlibat dalam konflik bersenjata internasio nal masih belum menjadi pesertanya. Demikian pula, Protokol Tambahan II telah diratifikasi o leh hampir 160 Negara, tetapi beberapa Negara tertentu yang dewasa ini terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional belum meratifikasinya. Yang kedua, banyak dari konflik-konflik bersenjata yang dewasa ini berlangsung adalah konflik bersenjata non-internasional, dan konflik bersenjata jenis ini belum diatur secara cukup rinci o le h HHI Perjanjian.  Hanya perjanjian internasional dalam jumlah terbatas saja yang berlaku dalam konflik bersenjata non- internasional, yaitu Konvensi Senjata Konvenvional Tertentu sebagaimana telah diamandemen, Statuta Pengadilan Pidana Internasional, Konvensi Ottawa tentang Pelarangan Ranjau Darat Antipersonil, Konvensi Senjata  Kimia, Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Benda Budaya beserta Protokol Kedua-nya dan, sebagaimana telah disebutkan di atas, Protokol Tambahan II 1997 untuk Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 3 Ketentuan Yang Sama pada keempat Konvensi Jenewa tersebut. 

Protokol Tambahan II masih belum cukup rinci dibandingkan dengan aturan-aturan yang mengatur konflik bersenjata internasio nal sebagaimana terdapat dalam Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I.

 

 

Perlindungan anak merupakan sebuah isu bagi setiap anak di setiap negara di dunia:

Pada  saat  ini,  lebih  dari  300.000  tentara  anak-anak,  sebagian  ber usia  sekitar  delapan tahun, dieksploitasi  dalam  konflik  bersenjata  di  lebih  dari  30 negara. Lebih dari  2 juta anak-anak di perki rakan telah meninggal sebagai  akibat langsung dari  konflik bersenjata  semenjak tahun 1990.

Dalam konflik bersenjata internasional sekalipun, anak-anak yang bukan bagian dari permusuhan dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Geneva Conventions 1949 maupun Additional Protocols of 1997 memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Bahkan, seandainya apabila benar ada anak-anak yang menjadi bagian dari permusuhan (orang dewasa) itu, anak-anak tetap tidak kehilangan haknya atas perlindungan khusus.

Satu serangan atas zona permukiman sipil di Qana saja sudah mudah menuduh Israel melakukan kejahatan perang. Anak-anak dan warga sipil yang tidak terkait konflik telah nyata menjadi korban bombardir Israel ahad lalu. Dengan istrumen hukum humaniter Geneva Conventions 1949, Additional Protocols 1977, maupun Statuta Rome of ICC, Israel melakukan kejahatan perang.

Jauh sebelum serangan Israel pada anak-anak di Qana, pada tahun 1974, Majelis Umum PBB mengesahkan The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict (Res 3318 (XXIX)). Deklarasi ini memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan, yakni dari serangan dan pengeboman menggunakan senjata kimia dan bakteri, memenuhi semua konvensi dan semua instrumen internasional, semua usaha untuk menghindari penderitaan anak dan perempuan dalam perang, dan seterusnya. Sepatutnya PBB mengusut, melakukan respon keras, dan menyeret Israel dalam kepatuhan total pada mekanisme PBB melindungi anak-anak dalam perang sekalipun.

Sebagai komisi independen perlindungan anak yang menjunjung hak-hak universal anak, logis saja Komnas Perlindungan Anak berkepentingan menyuarakan hak-hak anak korban perang, dan mendesak Indonesia lebih proaktif mengambil partisipasi. Mengapa? Karena perang telah merusak peradaban dan masa depan anak-anak. Cermatilah data dan informasi berikut ini.

Dari beberapa laporan, konflik bersenjata berdampak buruk dan permanen kepada anak-anak di seluruh dunia. Badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, dalam State of the World’s Children 1996, melaporkan dalam periode 1985- 1995 konflik bersenjata telah mengakibatkan dampak buruk dan permanen pada anak-anak.

 

B.     Rumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan pembahasan yang telah saya uraikan dalam latar belakang diatas maka masalah pokok yang akan diteliti dalam tugasa akhir ini dirumuskan sebagai berikut :

1.      Apakah aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan anak-anak?

2.      Bagaimana perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik besenjata ditinjau dari hukum humaniter internasional?

 

C.     Tujuan Penelitian

1.      Mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak-anak

2.      Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhdap anak-anak dalam konflik bersejataditinjau dari segi hukum humaiter internasional.

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    PERATURAN-PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG PERLINDUNAN ANAK-ANAK

 

Standar Internasional Tentang Perlindungan Anak

 

Anak-anak memiliki hak-hak untuk diakui dalam hukum internasional semenjak tahun 1924, ketika Deklarasi tentang Hak-hak Anak internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Instrumen-instrumen  hak-hak  azasi  manusia  berikutnya    dari  Perserikatan  Bangsa-bangsa, seperti  Deklarasi  Universal  Hak–hak  Azasi  Manusia  1948,  dan  instrumen-instrumen  regional seperti  Deklarasi  Amerika  tentang  Hak-hak  dan  Kewajiban  Manusia  yang  dibuat  pada  tahun yang sama – mengakui secara lebih umum hak manusia untuk bebas dari kekerasan, abuse, dan ekploitasi. Hak-hak  ini berlaku bagi setiap orang, termasuk anak-anak, dan dikembangkan lebih jauh dalam instrumen-instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Politik dan Hak- hak Sipil 1966.

Konsensus  internasional  yang  dikembangkan  mengenai  perlunya  suatu  instrumen  baru  yang akan secara eksplisit meletakkan dasar-dasar mengenai hak-hak anak khusus dan istimewa. Pada tahun 1989, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak diadopsi oleh Sidang Majelis Umum. Konvensi ini dengan cepat menjadi perjanjian hak-hak azasi manusia yang paling  luas diratifi kasi dalam sejarah, diratifi kasi hampir secara universal. Konvensi Hak-hak Anak, dalam beberapa hal meningkatkan standar internasional mengenai hak- hak anak.

 Konvensi  ini menjelaskan  dan  secara hukum mengikat  beberapa hak-hak anak yang dicantumkan pada instrumen-instrumen sebelumnya. Konvensi ini memuat ketentuan-ketentuan baru yang  berkaitan  dengan  anak, misalnya, yang  berkenaan dengan hak  untuk  berpartisipasi, dan prinsip bahwa dalam  semua  keputusan  yang  menyangkut  anak, kepentingan  terbaik  bagi bagi  anak  harus  diutamakan. 

Konvensi  juga  untuk  pertama  kalinya  membentuk  suatu  badan internasional yang bertanggung jawab untuk mengawasi penghormatan atas hak-hak anak, yakni

Komite Hak-hak Anak (Committee on the Rights of the Child).

Pengakuan hak-anak atas perlindungan tidak hanya terbatas pada Konvensi Hak-hak Anak. Ada sejumlah instrumen, baik instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun instrumen dari badan internasional lainnya, yang juga memasukkan hak-hak ini. Instrumen-instrumen itu meliputi:

  Piagam Afrika tentang Hak-hak dan Kesejahteraan  Anak, Organisasi  Persatuan Afrika yang sekarang disebut Uni Afrika (The African Charter on the Rights and Welfare of the Child of  the Organisation for African Unity ) tahun 1993.

  Konvensi-konvensi Jenewa mengenai Hukum Humaniter Internasional  (1949) dan Protokol Tambahannya (1977)

  Konvensi  Buruh  Internasional  No.  138  (1973),  yang  menyatakan  bahwa,  secara  umum, seseorang yang berusia  di bawah  18 tahun, tidak  boleh dipekerjakan dalam  bidang-bidang pekerjaan  yang  berbahaya  bagi  kesehatan  dan  perkembangan  mereka,  dan  Konvensi Organisasi Buruh  Internasional No. 182  (1999) mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.

  Protokol  bagi  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-bangsa  tentang  Kejahatan  Transnasional Terorganisasi untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-anak.

 

 

Ratifikasi Instrumen Internasional

 

Badan-badan pembuat undang-undang sebuah negara yang belum melakukan ratifi kasi hendaknya mempertimbangkan ratifi kasi atau menyetujui perjanjian-perjanjian internasional yang melindungi anak-anak  dari  bahaya  kon  ik  bersenjata,  memastikan  bahwa  komitmen politik  mereka  untuk membuat perlindungan anak menjadi permanen dan mengikat secara sah. Beberapa instrument penting mengenai hal ini mencakup:

  Protokol Pilihan Konvensi Hak-hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Kon  ik Bersenjata

  Protokol I dan Protokol II Konvensi Jenewa

  Konvensi  Ottawa  1997  tentang  Pelarangan,  Penumpukan,  Pembuatan  dan  Pengiriman Ranjau anti Personil dan Penghancurannya

  Konvensi  Paris  1993  tentang  pelarangan  pengembangan,  pembuatan,  penyimpanan  dan penggunaan senjata kimia dan penghancurannya.

Pertimbangan  harus  diberikan  untuk  mengadopsi  perjanjian-perjanjian  yang  berkaitan  dengan kerjasama dengan Negara lain  dalam penuntutan penjahat perang,  misalnya, melalui ekstradisi penjahat perang yang mencari perlindungan di Negara mereka.

Negara-negara  anggota  yang  belum  melaksanakannya  dapat  juga  mempertimbangkan  untuk menjadi anggota dari:

  Statuta Mahkamah Internasional, yang mengakui kompetensi Mahkamah itu untuk mengadili kejahatan–kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

  Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967-nya. Negara-negara  anggota  Uni  Afrika  hendaknya  mempertimbangkan  untuk  menjadi  anggota Konvensi OAU 1969 yang Mengatur Aspek-aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika.

 

Reformasi Hukum

 

Perundang-undangan  Pidana  hendaknya  ditelaah  kembali  dengan  tujuan  untuk  memastikan bahwa  pelanggaran  berat  hukum  humaniter  internasional    termasuk  eksekusi,  penyiksaan, mutilasi dan kekerasan seksual terhadap penduduk sipil dan serangan terhadap warga sipil yang disengaja—diakui  sebagai  kejahatan,  sebagaimana  dipersyaratkan  oleh  Konvensi  Jenewa  dan Protokol-protokolnya.

Perundang-undangan  mengenai  imigrasi  hendaknya  ditelaah  kembali  dengan  tujuan  untuk memastikan bahwa hak-hak berikut diakui:

  Hak  pencari  suaka  anak-anak  atas  perlakukan  yang  berperikemanusiaan,  hukum  yang sesuai dan bantuan lainnya dan mendesak agar keputusan mengenai permohonan mereka dilakukan segera.

  Hak pengungsi anak-anak untuk tinggal dan dirawat oleh keluarganya. Negara-negara yang  mempunyai  warga  terusir  harus  sungguh–sungguh  mempertimbangkan diberlakukannya  perundang-undangan  berdasarkan  pada  Prinsip-prinsip  Panduan  tentang Internal Placement.

 

Instrumen-instrumen hukum Internasional dan Regional

 

Menjadi  bagian  dari  instrumen  hukum  regional  dan  internasional  yang  berurusan  dengan perlindungan  anak  memberikan  pesan  yang  sangat  jelas  kepada masyarakat  internasional  dan pemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat domestik bahwa suatu negara berkomitmen untuk menjamin perlindungan anak, serta menjamin penerapan undang-undang, kebijakan, dan program-program untuk mencapai sasaran -sasaran itu.

Ada  sejumlah  instrumen  internasional  yang mencermati dan menjawab masalah perlindungan anak. Instrumen-intrumen ini meliputi:

  Konvensi Hak-hak Anak

  Kovenan Internasional tentang Hak-hak Politik dan Hak-hak Sipil

  Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

  Konvensi ILO tentang Usia Minimum (no. 138).

  Konvensi ILO tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (no. 182);

  Konvensi  Den  Haag  mengenai  Perlindungan  Anak  dan  Kerjasama  tentang  Adopsi  Antar Negara

  Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Anak, Khususnya Wanitadan Anak-anak.

 

 

B.     PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

 

Anak terus saja menjadi korban utama konflik bersenjata. Penderitaan mereka sangat beragam bentuknya. Anak dibunuh, kehilangan orangtua karena mereka tewas, dibuat cacat, diculik, kehilangan hak atas pendidikan dan kesehatan, dan menderita luka dan trauma batin dan emosi yang mendalam. Anak-anak yang dipaksa untuk meninggalkan rumahnya, mengungsi, dan terusir dari tempat tinggalnya sendiri, sangatkah rentan khususnya terhadap kekerasan, pengerahan, eksploitasi seksual, penyakit, kurang gizi, dan kematian. Anak dikerahkan dan digunakan sebagai tentara anak-anak dalam skala yang sangat besar. Status gadis/anak perempuan memberikan resiko tambahan, khususnya terhadap kekerasan seksual. Pelanggaran terhadap hak-hak anak yang menyolok terjadi suasana impunitas yang begitu meruyak.

 

Konvensi Hak-hak Anak

Konvensi  itu  mengandung  standar-standar  mengenai  partisi pasi  anak-anak  dalam  konflik bersenjata dan rekrutmen anak:

  Negara-negara anggota tidak boleh merekrut siapapun yang berusia di bawah 15 tahun dalam bagian apapun di dalam angkatan bersenjata.

  Sebuah  negara  yang  merekrut  orang-or ang  yang  berusia  antara  15  dan  18  tahun  harus memulai perekrutannya dari mereka yang berusia mendekati 18 tahun.

  Semua negara harus mengambil langlah-langkah yang memadai untuk mencegah partisipasi langsung  siapapun  yang  berusia  dibawah  15  tahun  dalam  pertikaian,  apakah  di  pihak pemerintah atau di pihak kelompok bersenjata lainnya.

 

Protokol Pilihan Konvensi Hak Hak Anak

Untuk  memperkuat ketentuan  ini,  sebuah Protokol Pilihan  bagi  Konvensi  mengenai  pengunaan anak-anak dalam kon  k bersenjata disahkan pada tahun 2000 dalam upaya untuk memungkinkan negara-negara anggota  membuka  komitmen  yang  lebih besar  terhadap  perlindungan  anak dari keikutsertaan  mereka  dalam  kon  ik  bersenjata  dan  perekrutan  ke  dalam  angkatan  bersenjata.

Protokol tersebut mulai berlaku pada tahun 2002, dan sebagian menentukan bahwa:

  Rekrutmen mereka yang berusia dibawah 18 tahun harus benar-benar bersifat suka rela.

  Kelompok-kelompok  bersenjata  non-pemerintah  sama  sekali  tidak boleh  merekrut  mereka yang berusia di bawah 18 tahun atau menggunakan mereka dalam pertikaian.

  Negara-negara  anggota  harus memberikan  kepada anak-anak yang  sudah  ikut  serta  dalam konflik  bersenjata,  dalam  pelanggaran  konvensi  atau  Protokol,  rehabilitasi  psikologis  dan  pengembalian mereka kepada masyarakat.

 

Dalam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  Dewan  Keamanan  dan  Sekertaris  Jenderal  telah menempatkan masalah perlindungan anak dalam keadaan kon  ik bersenjata secara tegas dalam agenda keamanan dan perdamaian. Resolusi  Dewan  Keamanan no.  1261 (1999)  dan no. 1314 2000) membuat rekmendasi bahwa, bila dipandang perlu, seorang penasehat perlindungan anak (Child Protection  Adviser -  CPA) dipekerjakan  oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari operasi  penjagaan  perdamaian. CPA ini membantu Perwakilan Khusus Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (sebagai pimpinan operasi penjagaan perdamaian atau operasi untuk mendukung upaya perdamaian) untuk menjamin hak-hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak menjadi prioritas selama proses penjagaan perdamaian berjalan.

Penasehat perlindungan anak pertama kali diterjunkan di Republik Demokrasi Kongo pada tahun 1999,  kemudian di  Sierra  Leone pada  tahun 2000.  Semenjak  itu,  Unit-unit  Perlindungan Anak telah disertakan dalam Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokrasi Kongo (MONUC) dan Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa  di Sierra Leone (UNAMSIL). CPA lainnya  diterjunkan dan disetujui untuk Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Angola (UNMA), dan Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Pantai Gading (MINUCI) dan Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Liberia (UNMIL).

 

Konvensi Hak-hak Anak

Pasal 38 Konvensi tersebut menyatakan bahwa: Negara-negara anggota berupaya menghormati dan  menjamin  pernghormatan  terhadap  aturan-aturan  hukum  humaniter  internasional  yang berlaku bagi mereka dalam konflik bersenjata yang relevan dengan perlindungan anak.  Pasal itu menambahkan  bahwa “(sesuai  dengan  kewajiban mereka dalam  hukum humaniter internasioal untuk melindungi warga sipil dalam konfliik bersenjata, negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang  dipandang perlu  untuk menjamin perlindungan dan perawatan  anak  yang menjadi korban konflik bersenjata.”

 

Hukum Humaniter Internasional

Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan protokol yang disetujui pada tahun 1977 mengatur aturan-   aturan perlindungan  warga sipil, t ermasuk beberapa  yang  secara  spesifik  memberi  perhatian pada perli ndungan anak. Pasal  3  sebagian menetapkan bahwa  non-pasukan, termasuk  warga sipil, 

“dalam  keadaan  apapun  harus  diperlakukan  secara  berperikemanusiaan  tanpa  ada perbedaan  yang  merugikan  berdasar kan  pada  ras,  warna  kulit,  agama,  kepercayaan,  jenis kelamin, kelahiran, kekayaan, atau kriteria sejenisnya.”

“Secara khusus, semua bentuk kekerasan terhadap  kehidupan  dan  pribadi, termasuk  pembunuhan,  mutilasi ,  perlakuan  kejam  dan penyiksaan, penyanderaan, dan kesewenang-wenangan terhadap mar tabat pribadi”

Termasuk kekerasan seksual, dan  pelacuran  paksa,  sangat  dilarang.  Semua negara  memiliki  kewajibanuntuk menjamin bahwa undang-undang pidana negara tersebut menghukum tindakan-tindakan yang dilarang dalam Pasal Umum 3.

Pasal 17 Konvensi IV Jenewa mempersyaratkan bahwa ketika sebuah wilayah dikepung, penguasa setempat harus mengupayakan perundingan untuk mengeluarkan anak-anak serta  mereka yang terluka, sakit,  berusia  lanjut  dan  sakit-sakitan.  Pasal 23  Konvensi  IV  Jenewa  mempersyaratkan bahwa  semua  Negara  harus  mengijinkan  masuknya  perlengkapan  medis  yang  ditujukan  bagi warga sipil, dan makanan serta pakaian bagi anak-anak.

Secara umum, anak-anak berhak atas penghormatan dan perlindungan khusus dari segala bentuk penyerangan yang brutal. Protokol Tambahan II dalam pasal 4 (3) menjelaskan hak-hak anak atas perawatan dan bantuan yang mereka perlukan, apakah karena usianya atau karena alasan lain.

Anak  yatim  (piatu)  dan  anak  yang  terpisah  dari  orangtuanya  harus  disediakan  perawatan  dan pendidikan.  Pihak-pihak  yang  berkonflik harus  mengambil  langkah-langkah  untuk  memfasilitasi penyatuan kembali keluarga yang  terpisahkan oleh konflik dan, pada khususnya, untuk menjaga identitas anak.

 

Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan

Pengungsi (UNHCR)  telah mengadopsi  paduan rinci mengenai perlakuan pengungsi anak–anak dan  pencari  suaka  anak-anak,  dan  menawarkan  bantuan  teknis  dan  materi  dalam  berurusan dengan masalah tersebut. Beberapa dari hak yang paling dasar dari pencari suaka dan pengungsi anak-anak adalah:

  Hak pencari suaka anak-anak untuk hearing dengan mempertimbangkan usia dan keadaannya dan hak atas bantuan khusus untuk mengajukan permohonannya.

  Hak  untuk  tidak  ditahan sementara  permohonannya  sedang  dipertimbangkan, kecuali  bila penahanan  dipandang sangat perlu, dan dalam  hal  apapun,  hak untuk tidak  ditahan dalam jangka waktu yang lama

  Hak  anak-anak  yang  tidak  terdampingi  untuk  dilindungi  identitasnya  dan  untuk  disatukan kembali dengan keluarganya, bila memungkinkan.

  Hak  untuk  dilindungi  dari  kekerasan  fi sik,  kekerasan  seksual  dan  eksploitasi  seksual, khususnya ketika tinggal di kamp pengungsi yang besar.

 

Hak-hak Anak di wilayah Pendudukan

Konvensi  Jenewa  IV  memuat  ketentuan-ketentuan  rinci  mengenai  hak-hak  warga  negara  di wilayah pendudukan. Berikut adalah hak-hak yang paling relevan bagi anak-anak:

  Pemindahan massal warga sipil secara paksa dilarang

  Pasukan  pendudukan  harus  mengambil  langkah-langkah  untuk  mempertahankan/menjaga identitas dan hubungan keluarga anak-anak dan “memfasilitasi beroperasinya semua lembaga yang  mengabdikan dirinya  di bidang pendidikan dan perawatan  anak” dengan bekerjasama dengan penguasa nasional dan penguasa setempat.

  Anak yang menjadi yatim (piatu) dan anak yang terpisah dari orangtuanya hendaknya dirawat oleh saudara dekat atau sahabat, kapanpun memungkinkan.

  Anak tidak boleh dilibatkan dalam pembentukan organisasi-organisasi yang berada di bawah penguasa pendudukan, dan tidak diwajibkan untuk melakukan kerja dalam bentuk apapun.

  Anak-anak, ibu-ibu yang mau melahirkan, kasus-kasus maternitas, dan ibu-ibu yang menyusui   harus diberi prioritas dalam pendistribusian bantuan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Perang atau konflik bersejata bukannlah tempat untuk anak-anak. Karena pada saat terjadinya perang anak-anak yang tidak bersalah yang seringkali menjadi korban kekerasan, ancaman, pembunuhan, hukuman penjara dan penyiksaan. Perang merusak dan menghilangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak yaitu, hak untuk hidup, hak untuk bersama keluarga dan masyarakat, hak untuk memperoleh kesehatanyang layak, hak untuk mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi.

Dalam kaitanya dengan hak hidup, Konvensi PBB tentang anak (KHA) maupun oleh hukum Humaniter Internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama

Senada dengan itu, dalam hukum humaniter internasional dikenal pula beberapa hak yang tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun, yakni hak hidup dan hak atas integritas fisik serta moral. Hak-hak tersebut harus dilindungi dalam segala keadaan.

B. SARAN

Melindungi anak-anak dari kekerasan, agresi dan bombardir produk permusuhan orang dewasa di sekitar anak, adalah tanggungjawab dan kewajiban kemanusiaan. Meraka bukan peserta perang dan bukan bagian dari permusuhan. Jaminlah mereka sebagai zona netral dan kawasan damai. Anak-anak adalah putra-putri kehidupan yang menentramkan.

Perlindungan  anak  harusmendapat  perhatian  khusus  dalam  suatu  krisis  kemanusiaan  dan keadaan darurat. Beberapa  keadaan  darurat tertentu    terusir  dari daerah  tempat  tinggalnya, kurangnya akses  kemanusiaan, rusaknya  struktur sosial dan  keluarga, erosi sistem-sistem  nilai tradisional, budaya kekerasan, pemerintahan yang lemah, tiadanya akuntabilitas dan buruknya akses terhadap pelayanan  sosial  dasar    telah  menciptakan  masalah-masalah  perlindungan  anak  yang  cukup serius.  Keadaan  darurat  bisa  mengakibatkan  sejumlah  besar  anak-anak  menjadi  yatim  (piatu), terusir dari tempat tinggal atau terpisah dari keluarganya. Anak-anak mungkin menjadi pengungsi atau terusir di negaranya sendiri, atau terpisah dari keluarganya; diculik atau dipaksa bekerja untuk kelompok-kelompok bersenjata; menjadi cacat akibat bertempur, ranjau darat, atau senjata-senjata yang tidak meledak; dieksploitasi secara seksual selama dan setelah kon  ik; atau diperdagangkan untuk tujuan-tujuan militer. Mereka mungkin menjadi tentara, atau menjadi saksi dalam kejahatan perang atau  dihadapkan pada  mekanisme peradilan. Kon  ik  bersenjata  dan  masa-masa  represi meningkatkan resiko bahwa anak akan disiksa. Demi uang dan perlindungan, anak-anak mungkin akan berpaling ke “seks untuk bertahan hidup’, yang biasanya tidak terlindungi dan beresiko tinggi untuk terjangkit penyakit, termasuk HIV/AIDS.

Kegagalan  melindungi  anak-anak  mengancam  pembangunan  nasional  dan  memiliki  pengaruh negatif dan  akibat  harus dibayar, yang  akan terus terbawa sampai  anak-anak  tersebut  menjadi individu  yang  dewasa  nanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Arlina Permanasari dkk., Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta, 1999.

Prof. KGPH. Haryomatram, S.H., Kushartoyo BS.,S.H.,M.H., (ed.), Pengantar Hukum Humaniter, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Wahyu Wagiman, S.H., Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Seri Bahan bacaan Khusus HAM untuk Pengacara X, Jakarta, 2005.

UNICEF dan Inter-Parliamentary Union

International Review of The Red Cross, Volume 87 Nomor 857 Maret 2005

http://www.unicef.org

http://www.ipu.org

 

search engine :

http://www.google.com

 

DISTINCTION PRINCIPLE dalam Hukum Humaniter Internasional


BAB I

PENDAHULUAN

 

LATAR BELAKANG

Hukum Humaniter Internasional yang dulu disebut Hukum Perang, atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia.

Jean-Jacques Rousseau memberikan inpirasi bagi perkembangan prinsip-prinsip perang. Dia bilang bahwa tujuan perang untuk menghancurkan negara musuh adalah sah secara hukum apabila membunuh prajurit yang menjadi pertahanan terakhir musuh sejauh mereka membawa senjata; tetapi segera setelah mereka meletakkan senjata dan menyerah, mereka bukan lagi musuh atau agen musuh, kini mereka kembali menjadi orang biasa, dan tidak lagi sah secara hukum untuk mengambil hidup mereka.


Para perancang Deklarasi St. Petersburg memformulasikan prinsip-prinsip pembedaan, prinsip pencegahan penderitaan yang tidak perlu dan prinsip kepentingan kemanusiaan dan keperluan militer. Bahwa satu-satunya objek yang paling sah dicapai oleh suatu Negara selama perang adalah melemahkan angkatan bersenjata dari pihak lawan.

Pada Abad ke 18 Jean Jacques Rosseau dalam bukunya the social Contract mengajarka bahwa perang harus berlandaskan pada moral. Konsep ini kemudian menjadi landasan bagi Hukum Humaniter Internasional.

 

Prinsip Hukum Humaniter

Hukum humaniter merupakan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata. Tidak seperti perangkat hukum lainnya, hukum humaniter mempunyai sejarah yang belum cukup panjang namun sangat signifikan. Tujuan Hukum Humaniter yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut:

1.      untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan (hostilities), seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-orang sipil;

2.      untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut


                  Pada dasarnya, masyarakat international mengakui bahwa peperangan antar Negara atau dalam suatu Negara dalam banyak kasus tidak dapat dihindari. Kemudian, sudah pasti dalam situasi perang atau konflik bersenjata tersebut akan jatuh korban, bukan hanya dari pihak-pihak yang bermusuhan. Akan tetapi, orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut menjadi korban. Dengan demikian semua orang harus tetap dilindungi HAM-nya, baik dalam keadaan damai maupun perang.


Kelahiran hukum humaniter dapat dikatakan dimulai dengan kepedulian dan keprihatinan Henry Dunant. Ia adalah satu dari ribuan prajurit Prancis dan Austria yang terluka setelah perang di Solferino (Italia Utara) pada tahun 1859. Dalam buku yang ditulisnya, “Un Souvenir de Solferino”, Dunant menghimbau dua hal, pertama, agar dicipatkan suatu lembaga international yang khusus menangani orang-orang sakit dan terluka, apapun kebangsaan, agama maupun rasnya. Kedua, negara-negara di dunia dihimbau untuk membuat kesepakatan yang mengakui keberadaan lembaga semacam ini, termasuk memberi jaminan agar orang-orang sakit dan luka lebih diperhatikan.


                  Hal yang paling menyenangkan adalah bahwa Dunant bukan sekedar menghimbau belaka, ia bersama beberapa orang temannya juga beraksi dengan mendirikan Inter-national Committee for Aid to the Wounded – yang kemudian diberi nama International Committee of the Red Cross. Komite ini pada akhirnya mendapat tanggapan positif dari sejumlah Negara dan selanjutnya menghasilkan konvensi Jenewa yang pertama, yang diadopsi oleh 16 Negara Eropa pada tahun 1864, dan Konvensi ini dinamakan Convention for the Amelioration of Condition of the Wounded in Armies in the Field.


                  Tidak dapat diingkari bahwasanya konvensi ini menjadi simbol peletakkan batu pertama dari Hukum Humaniter Internasional, dengan mengutamakan prinsip-prinsip universalitas dan toleransi dalam hal ras, kebangsaan dan agama. Tragedi kemanusiaan yang ditimbulkan oleh perang Saudara di Spanyol (1936-1939) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945), menggugah Liga Bangsa-Bangsa untuk melanjutkan penetapan sejumlah konvensi berikutnya. Konvensi Kedua, berkenaan dengan anggota tentara yang terluka, sakit, terdampar di lautan; Konvensi Ketiga tentang Tawanan Perang, dan Konvensi Keempat, tentang korban-korban masyarakat sipil. Kesemua konvensi ini mempunyai kesamaan, yakni adanya penetapan mengenai aturan minimum yang harus dipatuhi pada saat terjadinya konflik bersenjata secara internal.


                  Dari uraian di atas, nampak bahwasanya konflik bersenjata yang dimaksudkan dapat terjadi secara internal maupun inetrnasional. Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 meletakkan dasar Hukum Humaniter dengan merumuskan bahwa dalam masa konflik bersenjata. Maka, orang-orang yang dilindugi oleh konvensi ini harus “in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, color, religion or faith, sex, birth, or wealth, or other similar criteria…” padahal sebelum tahun 1949, perlindungan hukum hanya diberikan pada personel militer.


                  Perangkat internasional yang paling signifikan dalam konteks ini mencakup tiga golongan besar, yakni:


1. Law of Geneva, yakni Konvensi-konvensi dan protokol-protokol Internasional yang ditetapkan di bawah lingkup Komite Palang Merah Intersional atau ICRC, di mana perlindungan bagi korban konflik menjadi perhatian utama:

2. Law of the Hague, ketentuan ini dilandasi oleh hasil Konferensi Perdamaian yang diselenggarakan di Ibukota Belanda pada tahun 1899 dan 1907, yang utamanya menyangkut sarana dan metode perang yang diperkenankan;

3. Upaya-upaya PBB untuk memastikan agar dalam situasi konflik bersenjata, HAM tetap dihormati, dan sejumlah senjata dibatasi pemakaiannya


                  Protokol I dari konvensi Jenewa memberikan perlindungan bagi orang-orang sipil yang jatuh ke tangan musuh, sedangkan Protokol II memuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan korban konflik bersenjata internal (bukan inter-national). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa beserta dengan 185 Negara lainnya (menurut data tahun 1977). Konvensi Jenewa ini diterapkan melalui kerjasama a Protecting Power, atau Negara ketiga yang menjadi pihak netral dalam konflik tersebut, di bawah pengawasan ICRC.

Dalam Geneva Convention III, tahun 1949, pasal 3 ayat (1) dicantumkan bahwa:


“…Person taking no active part in the hostilities shall in all circum stance be treated humanely without any adverse distinctions…..”


Angkatan bersenjata dan kepolisian dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini terhadap orang-orang dalam kelompok tersebut:

1. Kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa

2. Menyandera orang

3. Melakukan tindakan yang melecehkan martabat, menghina dan merendahkan orang

4. Menjatuhkan dan melaksanakan pidana tanpa proses peradilan yang menjamin hak-hak seseorang.


 Dalam pasal 4 Protocol II to The Geneva Convention, 1977 dirumuskan bahwa:


All persons who do not take part or have ceased to take part in hostilities whether or not their liberty has been restricted, are entitled to respect to their persons, honors, and conviction and religious practices, to be treated humanely without any adverse distinction.


Perilaku yang dilarang terhadap orang-orang dalam kelompok tersebut mencakup:


· Melakukan kekerasan terhadap nyawa, kesehatan dan kesejahteraan mental maupun jasmani orang Collective Punishmen

· Menyandera orang

· Melakukan terorisme

· Melecehkan harkat dan martabat seseorang terutama perilaku yang merendahkan dan menghina, perkosaan, pemaksaan prostitusi, dan semua bentuk serangan terhadap kesusilaan.

· Melakukan perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya

· Melakukan penjarahan

· Mengancam untuk melakukan perilaku-perilaku di atas.

 

      Salah satu prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang adalah pembagian penduduk ( warga Negara ) Negara yang sedang berperang atau yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata ( armed conflict ) dalam dua ketegori, yaitu Kombatan ( Combatant ) dan penduduk sipil ( Civilian ). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan ( hostilities ), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.

      Salah satu alasan perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan , sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan objek kekerasan.  Penduduk sipil yan tidak turut serta dalam permusuhan tersebut , harus dilindungi dari tindakan peperangan itu. 

      Prinsip tersebut adalah Prinsip atau asas Pembedaan (‘Distintion Prinsiple’) merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter. Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan ratione personae.

      Makalah ini akan membahas secara umum mengenai Distinction Principle ini. Diketahui bahwa pada saat terjadi peperangan maka disana juga masih terdapat hukum – hokum yang seharusnya diberlakukan hukum tersebut adalah hokum perang. Hukum perang merupakan bagian dari hukum Internasional. Sampai dengan sekarang, dengan disetujuinya protocol – protocol tambahan 1977, hukum perang mencangkup kurang lebih enam ratus artikel.

RUMUSAN MASALAH

      Berdasarkan dari latar belakang sebagaimana diurakan pada bagian latar belakang, maka  masalah – masalah yang menjadi landasan analisis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.      Apa tujuan adanya Distinction Principle dalam hukum Internasional ?

2.      Apa akibat hukumnya apabila Distinction Principle tersebut dilanggar oleh para pihak yang berperang ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

I.                   TUJUAN ADANYA DISTINCTION PRINCIPLE

Prinsip atau asas Pebedaaan (Distintion Principle) merupakan suatu asas penting dala Hukum Hmaniter Internasional. Prinsip ini membedakan penduduk dari suatu Negara yang sedang berperang dalam dua golongan yaitu; Kombatan (Combatant) dan Penduduk Sipil (Civilian).

Menurut Mochtar Kusumahadmadja, fungsi diadakannya Distinction Principle adalah :

1.      Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk  sipil dari penderitaan yang  tidak perlu.

2.      Menjamin Hak Asasi Manusia Yang sangat fundamental bagi Mereka yang jatuh ke tangan musuh

3.      Mencegah dilakukanya perang Kejam tanpa mengenal batas disini yang terpenting adalah Asas prikemanusiaan

Tujuan Distinnction Principle dalam Hukum Internasional adalah untuk melindungi semua peserta perang yaitu Combatan ( angkatan perang ) dan penduduk sipil. Hukum tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan hak – hak pihak yang terlibat pertikaian untuk menggunaan beberapa senjata dan metode berperang tertentu, serrta member perlindungan kepada korban maupun harta beda yang terkena akibat pertikaian bersenjata

Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan ratione personae. Yang menyatakan, ‘the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation’. Asas umum ini memerlukan penjabaran lebih jauhke dalam sejulah asas pelaksanaan (principles of application), yakni:

a.       Pihak – pihak yang bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek – objek sipil.

b.      Penduduk sipil, demikia pula orang sipil secara perorangan, tidak bolah dijadia objek serangan (walaupun) dalam hal reprisals ( pembalasan ).

c.       Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujua utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.

d.      Pihak – pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahanyang memungkinkan untuk menyelamatka penduduk sipil atau setidak – tidaknya , untuk menekan kerugian atau kerusakan yag tak disengaja menjadi sekecil mungkin.

e.       Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

 

II.                AKIBAT HUKUM ADANYA PELANGGARAN TERHADAP DISTINCTION PRINCIPLE

Hukum Perang adalah salah satu bagian dari hukum Internasional. Diketahui pula bahwa salah satu kelemahan yag cukup mencolok dari hukum Internasioal adalah bahwa seoah – olah tidak ada sanksi . Seorang ahli menyataka International Law is a system without sanction.(J.G. Starke, 1977:30).

Sanksi yang dikenakan apabila hukum perang dilaggar ditujukan kepada ketentuan tentang “penal sanctions” yag terdapat dalam Konvensi Jenewa tahun 1949.

Lauterpacht dalam membahas sarana yang dapat dipakai untuk menjaminberlangsungnya suatu “legitimasi welfare“ membagi sarana tersebut dalam 3 kelompok (classes), yaitu :

a.       Measures of selfhelp, seperti reprisal, penghukuman prajurit yang melaksanakan kejahatan perang, penyanderaan;

b.       Protes ( complaints ) yang disampaikan kepada musuh, atau kepada Negara netral, jasa baik – baik, mediasi dari Negara netral;

c.       Kompensas (Lauterpacht, 1955:577-578)

Sekarang diuraikan lebih mendalam beberapa measures tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

1.      Protes ( Complaint )

Apabila terjadi pelanggaran yag cukup berat, pihak yag dirugikandapat mengajukan complaint melalui suatu Negara netral dengan maksud:

a.       Agar Negara netral tersebut dapat memberikan jasa – jasa baiknya atau dapat melakukan mediasi.

b.      Sekadar menyampaikan facts atau pelanggaran untuk diketahui

c.       Untuk mempegaruhi pendapat umum.

 

2.      Penyanderaan ( Hostages )

Penyandearaan merupakan suatu upaya unutk menjamin berlangsungnya suatu legitimasi warfare sering dilakukan padamasa yang lampau. Dalam perang Prancis Jerman tahun 1870.  Orang – orang terkemuka pada suatu wilayah yang diduduki ditangkap dan ditahan dengan masud agar penduduk wilayah tersebut tidak akan melakukan perbuatan – perbuatan yang bersifat permusuhan.

Dengan adanya Konvensi Jenewa 1949, semua bentuk peyanderaan dilarang. Artikel 3 (1) dari Konvensi I berbunyi sebagai berikut:

Untuk maksud ini, maka tindakan – tindaka berikut dilarang dan tetep aka dilarang untuk dilakukan tehadap orang – orang tersebut diatas pada waktu dan tempat apaapun juga (a) tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan (multilation), perlakuan kejam dan penganiayaan; (b) penyanderaan da seterusnya.

 

3.      Pembayaran Kompensasi

Ketetuan mengenai Konpensasi ini dapat ditemukan dalam Hague Convention IV tahun 1907, artikel 3, yang berbunyi sebagai berikut.

Artikel 3 ini mencangkup dua macam ketentuan yaitu:

a.       Bahwa pihak berperang yang melagar Hague regulation harus membayar konpensasi;

b.      Bahwa pihak berperang bertaggaung jawab aamua perbuatan yang dilakuka oleh anggota –angota angkatan bersenjatanya.

 

4.      Reprisal

Reprisal merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tindakan tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak – pihak yang melanggar hukum perag meghentikan perbuatannya dan juga untuk memaksa ia agar dikemudian hari menaati hukum tersebut.